SKK Migas Kalsul Perkuat Budaya Antisuap, Terapkan Prinsip 4 No’s + 1

BALIKPAPAN – SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) memperkuat komitmen membangun tata kelola industri hulu minyak dan gas bumi (migas) yang bersih, transparan, dan berintegritas melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Haryanto Syafri, menegaskan bahwa integritas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Menurutnya, pencegahan penyuapan tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi, tetapi juga membutuhkan komitmen setiap individu yang terlibat dalam kegiatan industri hulu migas.

“SMAP bukan sekadar sistem atau aturan yang harus dipenuhi, tetapi harus menjadi budaya dalam lingkungan kerja. Setiap insan SKK Migas harus memiliki kesadaran bahwa integritas merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Haryanto.

Penerapan SMAP di lingkungan SKK Migas dimulai sejak ditetapkannya Keputusan Kepala SKK Migas pada 14 Februari 2018. SKK Migas kemudian menerapkan standar SNI ISO 37001:2016 dan memperoleh sertifikasi pertama pada 26 Oktober 2018.

Sertifikasi berikutnya diperoleh pada 15 Desember 2021. SKK Migas kemudian kembali meraih sertifikasi ulang ISO 37001:2016 pada 11 Oktober 2024. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga konsistensi penerapan sistem antisuap dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas.

Dalam penerapannya, SMAP mencakup identifikasi, pencegahan, dan pengendalian risiko penyuapan. Upaya tersebut juga dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan kepada pekerja, keluarga pekerja, masyarakat, media, serta para pemangku kepentingan, termasuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mitra usaha.

Salah satu pedoman utama yang disosialisasikan adalah prinsip 4 No’s + 1. Prinsip ini meliputi No Bribery atau tidak menerima maupun memberikan suap, No Kickback atau tidak menerima komisi dan imbalan yang tidak semestinya, serta No Gift atau tidak menerima hadiah yang tidak wajar.

Selanjutnya, No Luxurious Hospitality yang berarti menghindari jamuan atau fasilitas mewah, serta No Conflict of Interest atau menghindari benturan kepentingan.

Kelima prinsip tersebut menjadi pedoman dalam membangun hubungan profesional dengan mitra kerja dan seluruh pemangku kepentingan. SKK Migas juga menegaskan komitmen tanpa toleransi terhadap praktik penyuapan dan benturan kepentingan.

“Melalui prinsip 4 No’s + 1, kami ingin membangun pemahaman yang sama bahwa tidak ada ruang bagi praktik penyuapan, gratifikasi yang tidak semestinya, maupun benturan kepentingan. Hubungan kerja harus dibangun atas dasar profesionalisme, kepatuhan terhadap aturan, dan kepentingan organisasi,” tegas Haryanto.

Menurut Haryanto, penerapan SMAP memiliki arti strategis bagi industri hulu migas yang melibatkan investasi besar, proses bisnis kompleks, serta interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tata kelola yang berintegritas menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan dan keberlangsungan kegiatan operasional.

“Kepercayaan merupakan modal penting dalam pengelolaan industri hulu migas. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap aktivitas dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, bukan hanya untuk menjaga nama baik organisasi, tetapi juga memastikan industri hulu migas dapat memberikan manfaat optimal bagi negara,” tutup Haryanto.

Melalui penguatan penerapan SMAP, SKK Migas Kalsul berkomitmen terus membangun budaya kerja antisuap, memperkuat pengendalian risiko, serta mewujudkan tata kelola industri hulu migas yang profesional dan transparan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *