KUTAI TIMUR, kaltimonline.com – Berdasarkan laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sangatta Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Mugo Sulistyo menginformasikan tenaga kerja di Kutim yang telah tercover dalam BPJS Ketenagakerjaan baik tenaga kerja formal maupun informal.
“Selama operasional di Kutim BPJS Ketenagakerjaan, Dari 72 ribu naker. Terdiri dari naker formal 67 ribu, informal sekitar 3 ribu dan naker konstruksi sekitar 3 ribu, naker lainnya. Alhamdulillah selama operasional, sudah membayar 6 ribu klaim,” terang Mugo.
Sedangkan, untuk Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) senidiri yang sudah terdaftar sekitar 6 ribu (TK2D). Dan yang sudah membayar, jaminan kematian sebanyak 10 klaim, tenaga kerja yang meninggal dunia dan diserahkan kepada ahli warisnya. Dan kecelakaan kerja pada saat kerja ditanggung tanpa batas waktu (hingga sembuh).
Disamping itu, pihaknya dalam kesempatan itu menyarankan agar Pemkab Kutim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), agar dapat mendaftarkan perangkat desa seperti staf pemerintahan desa dan BPD. Juga termasuk para pedagang kaki lima yang pendapatannya masih dibawah rata-rata.
“Sebab untuk perangkat desa yang ada, baru sekitar 2 persen yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Mereka mendaftar secara mandiri, kiranya Pemkab Kutim dapat memberikan perlindungan bagi mereka (perangkat desa),” harap Mugo.
Menanggapi hal itu, Bupati Kutim Ardiansyah memberikan arahan agar BPJS Ketenagakerjaan bisa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, seperti DPMD, BKPP dan Bagian Kerjasama Setkab Kutim, guna membahas hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut.
“Secara garis besar kami mendukung rencana (program perlindungan sosial bagi ketegakerjaan tersebut. Silahkan dikoordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait. Kemudian akan kami pelajari terlebih dahulu,” tutup Ardiansyah.(adv/Diskominfo Staper Kutim)
