BALIKPAPAN – Industri kelapa sawit Indonesia memasuki fase penting di tengah meningkatnya kebutuhan minyak nabati dunia, ekspansi energi berbasis biodiesel, serta tuntutan pasar global terhadap produk berkelanjutan.
Penguatan produktivitas dan percepatan hilirisasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga daya saing industri sawit nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut di dalam negeri.
Hal itu mengemuka dalam 9th Borneo Forum 2026 bertema “Resilience, Innovation, and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability” yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kamis (6/8/2026).
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan industri sawit memiliki modal kuat untuk terus tumbuh karena komoditas tersebut masih menjadi bagian penting dari kebutuhan minyak nabati dan energi dunia.
Menurutnya, ketangguhan industri sawit telah teruji menghadapi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008-2009 hingga pandemi Covid-19.
Bahkan, pada masa pandemi, industri sawit mampu menghasilkan devisa sekitar USD39,2 miliar sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja.
“Selama kebutuhan dunia terhadap minyak nabati masih ada, sawit akan tetap menjadi komoditas strategis. Dengan inovasi, transformasi, dan kolaborasi yang kuat, saya yakin industri sawit Indonesia akan semakin tangguh, berkelanjutan, dan terus memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat,” ujar Eddy.
Produktivitas Sawit Perlu Ditingkatkan
Eddy mengatakan peluang pertumbuhan industri sawit harus diikuti dengan peningkatan produktivitas. Ruang perbaikan dinilai masih sangat terbuka, terutama pada perkebunan rakyat yang mencakup sekitar 41 persen dari total luas perkebunan sawit nasional.
Karena itu, percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penggunaan benih unggul, penerapan teknologi, mekanisasi, serta pendampingan petani menjadi bagian penting dalam meningkatkan produksi tanpa harus membuka lahan baru.
Transformasi tersebut juga perlu diperkuat melalui digitalisasi, riset, inovasi dan pengembangan industri hilir.
Hilirisasi menjadi penting karena peningkatan produksi sawit tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan lebih banyak crude palm oil (CPO), tetapi juga menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
Pengembangan industri turunan sawit dinilai dapat memperluas basis industri, menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat kontribusi sektor sawit terhadap perekonomian nasional.
GAPKI juga mendukung pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang terencana dan sesuai kebutuhan wilayah. Dengan tata kelola yang baik, keberadaan PKS diharapkan mampu membangun ekosistem industri sawit yang lebih efisien dan sehat.
Di sektor energi, keberhasilan program mandatori biodiesel juga semakin memperkuat posisi sawit sebagai komoditas strategis bagi Indonesia.
Sebagai produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan pasar ekspor.
Di sisi lain, penguatan standar keberlanjutan menjadi bagian penting untuk mempertahankan akses pasar global. Implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan pemenuhan berbagai standar keberlanjutan internasional dinilai dapat memperkuat posisi produk sawit Indonesia di tengah meningkatnya tuntutan pasar.
Kaltim Punya Potensi Besar untuk Hilirisasi
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan sektor sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah.
Kaltim saat ini memiliki sekitar 1,6 juta hektare perkebunan sawit dengan produksi sekitar 4,3 juta hingga 4,9 juta ton CPO per tahun. Angka tersebut setara hampir 10 persen produksi CPO nasional.
Besarnya produksi tersebut sekaligus menunjukkan besarnya peluang pengembangan industri hilir sawit di Kalimantan Timur.
Seno mengatakan Kaltim tengah mendorong transformasi ekonomi agar tidak lagi terlalu bergantung pada sektor pertambangan. Hilirisasi industri dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu arah pembangunan daerah, termasuk melalui sektor perkebunan sawit.
“Kami ingin lebih banyak industri pengolahan turunan sawit dibangun di Kalimantan Timur agar nilai tambahnya dapat dinikmati di daerah,” ujarnya.
Menurut Seno, peluang investasi di sektor hilir sawit masih sangat besar. Dari produksi CPO yang mencapai sekitar 4,9 juta ton per tahun, Kaltim saat ini baru memiliki dua pabrik minyak goreng.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang investasi untuk mengembangkan industri pengolahan dan berbagai produk turunan sawit di daerah.
Dengan hilirisasi yang lebih kuat, rantai ekonomi sawit diharapkan tidak berhenti pada produksi bahan baku. Industri sawit di Kaltim dapat berkembang menjadi sektor bernilai tambah yang menciptakan lapangan kerja sekaligus memperbesar kontribusi terhadap ekonomi daerah.
Seno juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antara perusahaan dan pekebun, khususnya dalam memastikan harga tandan buah segar (TBS) yang memberikan kepastian bagi petani swadaya.
“Kita perlu mencari solusi agar hubungan antara perusahaan dan petani semakin harmonis, termasuk membahas tata kelola pabrik kelapa sawit nonkebun sehingga tercipta kepastian usaha dan harga yang lebih adil bagi petani,” katanya.
Biodiesel B50 Dorong Peningkatan Produktivitas
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Heru Tri Widarto mengatakan kebutuhan minyak sawit nasional diperkirakan semakin besar seiring implementasi program biodiesel B50.
Kondisi tersebut membuat peningkatan produktivitas menjadi semakin penting. Tambahan produksi, kata Heru, sebaiknya diperoleh melalui optimalisasi produktivitas, bukan pembukaan lahan baru.
Perusahaan dan pekebun didorong meningkatkan produktivitas setidaknya satu ton CPO per hektare melalui penggunaan benih unggul, pemanfaatan teknologi dan penerapan praktik budidaya yang lebih baik.
“Keberlanjutan industri sawit sangat bergantung pada kemitraan yang sehat. Jika hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar terjaga, keberlangsungan usaha juga akan makin kuat,” tuturnya.
Selain peningkatan produktivitas, pemerintah mendorong percepatan PSR, penguatan sistem ketertelusuran atau traceability, sertifikasi ISPO serta kemitraan yang sehat antara perusahaan dan petani.
Heru juga meminta pemerintah daerah segera menetapkan harga TBS bagi petani swadaya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian usaha sekaligus menciptakan iklim pasar yang lebih kondusif.
Borneo Forum Jadi Ruang Kolaborasi
Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur Rachmat Perdana Angga mengatakan Borneo Forum telah berkembang menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, investor, lembaga keuangan hingga masyarakat.
Menurutnya, tantangan industri sawit ke depan semakin kompleks. Selain dinamika perdagangan global, industri juga menghadapi perubahan regulasi internasional, tuntutan keberlanjutan dan isu perubahan iklim.
Karena itu, forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi mampu menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat memperkuat daya saing industri sawit nasional.
“Industri sawit masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap devisa, penyerapan tenaga kerja, pembangunan daerah, hingga pengembangan energi terbarukan,” katanya.
Rachmat berharap Borneo Forum 2026 mampu memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun industri sawit yang semakin tangguh, inovatif, inklusif dan berkelanjutan.
Rangkaian 9th Borneo Forum 2026 juga diisi dengan Golf Tournament dan GAPKI Run yang diikuti sekitar 1.000 peserta.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dan kolaborasi antarpelaku industri sawit sekaligus memperkuat dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan ekonomi daerah.
Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, petani dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menciptakan ekosistem sawit yang semakin produktif, berdaya saing dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
