TENGGARONG, kaltimonline.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera menyerahkan ribuan alat tangkap ikan untuk nelayan di daerah pada 2024.
Sub Koordinator Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan, Ali Rahman menjelaskan bahwa bantuan untuk nelayan Kukar pada 2024 senilai Rp62,6 miliar.
Bantuan ini sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan perikanan berbasis kawasan.
Bantuan tersebut segera diserahkan kepada 169 kelompok nelayan di bantaran Sungai Mahakam dan pesisir laut Kukar.
“Seluruh bantuan itu sudah direncakan dan segera di alokasikan pada tahun ini,” jelas Ali saat ditemui pada Senin (11/3/2024).
Ia juga mengatakan bahwa bantuan alat tangkap dengan berbagai jenis dan manfaat segera diserahkan kepada nelayan daerah ada. Bantuannya berupa 3.378 ketinting, 324 mesin diesel, 101 bodi kapal, 1.257 perahu, dan 10.740 rol kawat tempirai.
“Harapannya dengan program pengadaan ini masyarakat nelayan semakin produktif,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin juga rutin menyalurkan bantuan perikanan kepada masyarakat di kecamatan yang tersebar di Kutai Kartanegara.
Bantuan tersebut meliputi peralatan alat tangkap ikan, unit perahu fiber untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), mesin cas, dan jutaan Bibit Udang Windu kepada kelompok pembudidaya.
Rendi Solihin menjelaskan, bantuan tersebut merupakan lanjutan dari program bantuan untuk 25 ribu nelayan produktif pada Program Dedikasi Kukar Idaman. Bantuan ini diharapkan mampu mengoptimalkan usaha nelayan dan pembudidaya perikanan dalam menjalankan profesinya.
“Ini juga untuk menciptakan kemandirian bagi masyarakat, terlebih memang potensi perikanan kita juga cukup besar, sayang jika kita tidak maksimalkan,” ucap Rendi.
Ia kemudian mengatakan sejumlah program bantuan tersebut dipastikan akan terus berlanjut hingga 2024 mendatang. Pria tersebut turut memastikan, akan ada lebih banyak lagi bantuan yang akan di berikan pemerintah daerah. (adv/diskominfo kukar)
