BALIKPAPAN – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (SKK Migas Kalsul) kembali memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui kegiatan Upstream Oil and Gas Executive Meeting 2026.
Mengusung tema “Sinergitas Industri Hulu Migas dan Pemangku Kepentingan Daerah Menuju Swasembada Energi”, kegiatan yang berlangsung pada 28–29 Oktober 2026 ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, mempererat komunikasi, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung keberlanjutan industri hulu migas, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Deputy Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bayyu Setta. Turut hadir Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang menyampaikan keynote speech. Sejumlah perwakilan kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga pejabat pemerintahan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga mengikuti kegiatan tersebut.
Kepala SKK Migas Kalsul, Haryanto Syafri, mengatakan Upstream Oil and Gas Executive Meeting 2026 dirancang sebagai ruang dialog yang produktif dan konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui forum ini, SKK Migas ingin memperkuat jejaring, bertukar gagasan, sekaligus merumuskan langkah konkret untuk mendukung masa depan industri hulu migas Indonesia.
“ Kegiatan hulu migas ini merupakan industri yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di daerah penghasil Kalimantan dan Sulawesi” terang Haryanto.
Menurutnya, keberlangsungan industri hulu migas tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan partisipasi pemerintah daerah serta masyarakat. Karena itu, diperlukan kesepahaman agar program pembangunan pemerintah dapat berjalan beriringan dengan aktivitas industri hulu migas.
Melalui forum silaturahmi bersama para pemangku kepentingan daerah ini, SKK Migas berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendukung kelancaran operasional, serta memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat di daerah penghasil migas.
Sebagai bentuk apresiasi, SKK Migas juga memberikan sejumlah penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berkontribusi dalam mendukung kelancaran kegiatan hulu migas. Dukungan tersebut mencakup aspek keamanan, kelancaran operasional, hingga percepatan proses perizinan.
“ Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasai dari kami , bahwa pemerintah daerah sangat berperan penting dalam mendukung kelancaran kegiatan hulu migas diwilayah pemerintahannya” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Upstream Oil and Gas Executive Meeting 2026, Andi Basuki atau yang akrab disapa Abas, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga diisi dengan diskusi antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan perwakilan pemerintah daerah.
Diskusi tersebut membahas tata kelola, kondisi terkini, tantangan, serta perkembangan industri hulu migas. Menurut Abas, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri, termasuk membuka peluang investasi dan mendorong penyerapan potensi gas di daerah.
Rangkaian kegiatan dikemas dalam dua panel diskusi. Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada penyampaian perkembangan terkini kegiatan usaha hulu migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Sementara pada hari kedua, diskusi mengangkat Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) KKKS sebagai salah satu bentuk kontribusi industri terhadap pembangunan daerah.
Dari rangkaian pembahasan tersebut, disimpulkan bahwa keberlanjutan industri hulu migas di Kalimantan dan Sulawesi membutuhkan keseimbangan antara peningkatan kinerja produksi, penguatan investasi, kepastian regulasi, serta kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah.
Selain menjaga keberlanjutan operasional, pelaksanaan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) juga diharapkan semakin terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata. Dengan demikian, kehadiran industri hulu migas tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan program tersebut tentunya harus didukung tata kelola yang baik serta senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Kita harapkan kegiatan ini memberikan dampak positif pada kelancaran kegiatan hulu migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Jalinan kolaborasi dengan pemerintah daerah akan semakin terjalin dengan baik serta industri hulu migas dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat” pungkas Abas.
