BALIKPAPAN- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Yono Suherman mengungkapkan DPRD Kota Balikpapan tengah melakukan perubahan Tata Tertib (Tatib), guna memperkuat tindak lanjut atas aduan masyarakat serta meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Salah satu poin baru dalam perubahan tatib tersebut adalah rencana pelaksanaan workshop bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar aspirasi masyarakat yang diterima DPRD dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah kota.
“Ada penambahan, yaitu dilakukan workshop dengan pemerintah kota bersama kepala dinas. Tujuannya supaya ketika DPRD mendapat aduan dari masyarakat, itu bisa langsung dikerjasamakan untuk tindak lanjutnya,” ujar Yono, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, selama ini DPRD kerap menerima berbagai laporan masyarakat, termasuk hasil Inspeksi Mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD hingga persoalan ketertiban umum. Namun, banyak temuan berhenti sebatas sidak karena DPRD tidak memiliki kewenangan eksekusi di lapangan.
“Lembaga DPRD ini tidak bisa melakukan eksekusi lapangan. Misalnya soal PKL di trotoar atau masalah kebersihan, kami hanya bisa menyampaikan ke dinas terkait seperti Satpol PP,” katanya.
Karena itu, DPRD ingin membangun pola kerja yang lebih kolaboratif dengan pemerintah kota agar laporan warga tidak berhenti di meja pengaduan, melainkan benar-benar ditindaklanjuti.
“Goal-nya bagaimana aspirasi masyarakat bisa dieksekusi oleh pemerintah kota melalui dinas terkait,” tegasnya.
Selain penguatan fungsi pengawasan dan tindak lanjut aduan, perubahan tatib juga mengatur pola kerja internal DPRD, termasuk penjadwalan Rapat Dengar Pendapat (RDP), perjalanan dinas, hingga pembagian kehadiran anggota dewan pada hari kerja.
Yono mengatakan pengaturan jadwal diperlukan agar pelayanan dan representasi DPRD kepada masyarakat tetap berjalan optimal. “Supaya selalu ada perwakilan DPRD Kota Balikpapan di hari-hari kerja,” ujarnya.
Di sisi lain, Yono mengakui kondisi efisiensi anggaran turut mempengaruhi aktivitas kedewanan, terutama kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti reses dan dialog warga.
Menurut dia, pemangkasan anggaran membuat frekuensi reses yang sebelumnya dapat dilakukan tiga kali setahun kini hanya tersisa satu kali.
“Reses ini sangat penting karena DPRD bisa bertemu langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Itu juga dilindungi undang-undang,” katanya.
Hal serupa juga terjadi pada kegiatan dialog warga yang sebelumnya bisa digelar empat hingga lima kali dalam setahun, namun kini dibatasi hanya satu kali akibat efisiensi anggaran. “Padahal ini momen DPRD untuk mendengar langsung keluhan masyarakat Kota Balikpapan,” tutupnya.(*)
