BALIKPAPAN – Pergantian pimpinan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat strategi pemerintah dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026.
DPRD Kota Balikpapan meminta pergantian pejabat tersebut tidak sekadar menjadi penyegaran birokrasi, tetapi juga diikuti langkah konkret untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan pimpinan baru BPPDRD harus mampu menjaga sekaligus meningkatkan kinerja penerimaan daerah. Terlebih, Pemkot Balikpapan telah menetapkan target PAD 2026 sekitar Rp1,58 triliun.
“Siapa pun yang ditunjuk Pak Wali Kota memimpin BPPDRD, harapan kami tentu PAD bisa tercapai sampai akhir tahun,” ujar Alwi, Senin (27/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah adanya penyegaran jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Balikpapan. Dalam rotasi tersebut, Kepala BPPDRD sebelumnya, Idham, dipercaya menduduki jabatan sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Sementara posisi Kepala BPPDRD yang ditinggalkan Idham selanjutnya akan diisi melalui mekanisme penunjukan pejabat sesuai kewenangan kepala daerah.
Menurut Alwi, pergantian pejabat dalam struktur pemerintahan merupakan hal yang wajar. Ia menilai perubahan tersebut tidak bisa langsung diartikan sebagai indikasi kegagalan pejabat sebelumnya.
“Bukan berarti kepala BPPDRD yang lama gagal. Ini mungkin bagian dari penyegaran,” katanya.
BPPDRD Punya Peran Strategis
Alwi menilai BPPDRD memiliki posisi strategis dalam menjaga kemampuan fiskal Kota Balikpapan. Pajak daerah dan retribusi merupakan sumber penting bagi pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pimpinan BPPDRD yang baru diharapkan dapat segera memahami kondisi penerimaan daerah, mengevaluasi capaian yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan.
“Harapan kami, kepala BPPDRD yang baru dapat melanjutkan upaya pencapaian target PAD,” tegasnya.
DPRD juga berharap tidak terjadi penurunan kinerja penerimaan selama proses pergantian pimpinan. Program optimalisasi pajak dan retribusi yang sudah berjalan diharapkan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan.
Menurut Alwi, pemerintah masih memiliki waktu untuk mengejar target PAD hingga akhir 2026. Pertengahan tahun menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap capaian penerimaan sekaligus mencari sektor yang masih memiliki potensi untuk digali.
“Apalagi sekarang masih pertengahan tahun sehingga masih ada waktu untuk mengejar target hingga akhir tahun,” ujarnya.
Target PAD Jadi Perhatian DPRD
Alwi menegaskan pencapaian target PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab BPPDRD. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga memiliki peran dalam mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai dengan sektor masing-masing.
Koordinasi antar-OPD dinilai penting agar potensi penerimaan yang ada dapat terdata dan dikelola secara optimal. Dengan demikian, target PAD yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar dapat direalisasikan.
“Siapa pun penggantinya, mudah-mudahan PAD Kota Balikpapan tetap bisa tercapai sesuai target,” pungkas Alwi.
Dengan target PAD sekitar Rp1,58 triliun, DPRD berharap penyegaran jajaran birokrasi di lingkungan Pemkot Balikpapan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja penerimaan daerah.
Pimpinan baru BPPDRD nantinya diharapkan mampu memperkuat pengelolaan pajak dan retribusi, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang masih memiliki potensi.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kapasitas fiskal Kota Balikpapan sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
