TENGGARONG, kaltimonline.com – Program Terang Kampungku milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) yang bertujuan mengaliri listrik 17 desa terisolir ditargetkan tuntas pada tahun 2024 nanti. Program yang telah berjalan sejak tahun 2021 ini sudah menerangi 14 desa di Kukar. Kini tersisa tiga desa yang akan mendapat bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto. Tahun 2023 ini, DPMD Kukar akan menyelesaikan pemasangan PLTS komunal di Dusun Nangkabuana, Desa Tunjungan dan Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. Dirinya memastikan kedua ini sudah memasuki proses perencanaan dan diperkirakan akan berjalan pengerjaan fisiknya dalam waktu dekat.
“Di Kupang Baru itu masih pada tahap perencanaan. Insya Allah nanti di bulan Juni mulai pelaksanaan fisik. Sedangkan di Dusun Nangkabuana itu sudah mulai pengerjaan fisik,” jelas Arianto, Senin (6/6/2023).
Anggaran sebesar Rp 12,2 Miliar dari APDB 2023 telah dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk penyediaan listrik bagi dua desa ini. Tepatnya Rp 6,2 Miliar bagi desa Kupang Baru dan Rp 6 Miliar untuk desa Tunjungan. Arianto menyebut kini tersisa satu desa yang perlu intervensi program ini. Yakni Desa Liang Buaya, yang juga terletak di kecamatan Muara Kaman.
“Desa Liang Buaya masih terkendala di kawasan PLN, karena tidak bisa masuk. Rencana dimulai di APBD 2024, sisanya tinggal koordinasi dengan PLN untuk pemenuhan jaringan listrik. Sudah masuk program dan anggaran mereka, tapi ada kendala teknis,” lanjutnya.
Arianto menyebut pembangunan PLTS bagi desa Tunjungan dan Kupang Baru ditargetkan rampung pada Agustus nanti. Dia juga optimis Terang Kampungku akan selesai di tahun 2024. Untuk itu dia berharap pengerjaan dapat berjalan lancar sehingga sesuai target RPJMD. Dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Semoga masyarakat bisa mendapatkan manfaat, menjaga dan mengelola aset yang dibangun pemerintah. Inj memenuhi kebutuhan layanan infrastruktur dasar, dan bisa menjadi sumber potensi ekonomi desa yang dikelola BUMDes,” tutup Arianto. (adv)
