BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Balikpapan menyoroti minimnya kuota pelatihan kerja yang disiapkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
DPRD menilai kuota yang hanya mencakup 80 orang belum sebanding dengan kebutuhan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Balikpapan. Kondisi tersebut bahkan disebut belum mencerminkan visi dan misi Wali Kota dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Persoalan ini menjadi salah satu catatan penting dalam rekomendasi DPRD Balikpapan terhadap LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
DPRD Minta Pelatihan Kerja Menjangkau Setiap Kelurahan
Anggota Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mengatakan secara normatif kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terlihat baik melalui capaian administrasi dan program.
Namun, DPRD juga mempertimbangkan dampak nyata atau outcome dari setiap program terhadap masyarakat.
“Namun, kami menemukan data bahwa kuota pelatihan di Disnaker hanya untuk 80 orang. Bagaimana mungkin jumlah itu bisa meningkatkan SDM secara luas?” ujar Najib, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, Disnaker perlu mengubah pola pelaksanaan pelatihan agar lebih proaktif dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Salah satunya dengan turun langsung ke setiap kelurahan untuk memetakan kebutuhan keterampilan warga sekaligus membuka akses pelatihan kerja.
Najib mengusulkan agar setiap kelurahan memiliki kesempatan mendapatkan program pelatihan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan keterampilan untuk masuk ke dunia kerja.
“Terutama bagi lulusan SMA/SMK yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” ucapnya.
Kelompok tersebut, lanjut Najib, perlu mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga memiliki keterampilan dan lebih siap terserap di dunia kerja.
DPRD Soroti Bantuan BPJS Kesehatan
Selain persoalan pelatihan kerja, Pansus LKPJ juga memberikan catatan terhadap implementasi bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
DPRD ingin memastikan program tersebut benar-benar diterima warga yang membutuhkan, bukan berhenti pada pemenuhan administrasi program.
“Jadi bukan sekadar program formalitas administratif,” imbuhnya.
Najib menegaskan seluruh catatan DPRD dalam rekomendasi LKPJ harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan APBD berikutnya.
Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
“Kami koreksi terus, apakah penggunaan APBD sudah sesuai untuk menerjemahkan visi dan misi Wali Kota atau belum,” pungkasnya.
