BALIKPAPAN – Kalangan akademisi dan pakar di Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan merupakan fondasi awal menuju swasembada energi nasional. Selain memperkuat ketahanan energi, proyek kilang terbesar di Indonesia ini juga dinilai berpotensi memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah serta menjaga stabilitas fiskal negara.
Pakar energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi, mengatakan RDMP Balikpapan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas pengolahan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Proyek senilai Rp123 triliun yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026 ini memiliki kapasitas 360 ribu barel per hari.
“Dengan adanya RDMP, kapasitas pengolahan naik sekitar 100 ribu barel per hari. Kalau untuk jenis BBM tertentu seperti solar, kemungkinan besar bisa terpenuhi, tentu tergantung pada komposisi produksinya,” ujar Andi dalam diskusi Swasembada di Era Prabowo: Sekadar Wacana atau Sudah Terencana di Balikpapan, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, RDMP berfungsi mengolah hasil produksi sektor hulu menjadi BBM siap pakai. Kehadiran kilang ini diharapkan mampu meningkatkan produksi BBM dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Meski demikian, Andi mengakui konsumsi BBM nasional masih melampaui kapasitas kilang domestik. Saat ini, konsumsi BBM Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas pengolahan kilang baru berada di kisaran 1,1 juta barel per hari. Namun, ia menilai RDMP Balikpapan tetap menjadi langkah strategis dalam upaya menekan impor BBM secara bertahap.
Tak hanya berdampak pada sektor energi, Andi juga menyoroti efek ekonomi lanjutan dari proyek RDMP. Menurutnya, peningkatan penyerapan tenaga kerja akan mendorong konsumsi masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Pekerja yang terserap tentu meningkatkan konsumsi harian. Ini akan menciptakan efek berantai bagi perekonomian lokal,” jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo. Ia menilai RDMP Balikpapan berkontribusi besar terhadap ketahanan energi sekaligus stabilitas fiskal nasional, terutama melalui penurunan impor BBM.
“Impor BBM dibayar dengan dolar. Ketika impor berkurang, tekanan terhadap APBN dan nilai tukar juga ikut menurun,” kata Purwadi.
Menurutnya, tingginya impor energi selama ini menjadi salah satu faktor yang membebani keuangan negara. Jika RDMP mampu menekan impor BBM, dampaknya akan terasa langsung pada stabilitas fiskal. Ia mengingatkan agar pengalaman krisis ekonomi 1998 menjadi pelajaran penting.
“Waktu itu utang membengkak karena nilai tukar melonjak. Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama,” ujarnya.
Purwadi pun mendorong pemerintah membangun lebih banyak kilang di berbagai daerah jika ingin mewujudkan swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, manfaat ekonomi lokal harus menjadi perhatian utama.
“RDMP Balikpapan saja tidak cukup. Harus ada kilang lain. Dan yang paling penting, daerah jangan hanya jadi penonton. Harus jelas berapa tenaga kerja lokal yang terserap, dan itu perlu diatur lewat kebijakan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul, juga melihat RDMP sebagai jembatan awal menuju swasembada energi nasional. Namun, ia menilai proyek ini masih ditempatkan dalam kerangka kebijakan nasional sehingga tidak serta-merta memberikan keistimewaan bagi daerah.
Ia menekankan pentingnya keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam, mengingat dampak lingkungan jangka panjang dari eksploitasi energi fosil.
“Daerah penghasil sumber daya alam seharusnya mendapat perlakuan khusus. Eksploitasi minyak dan batubara meninggalkan dampak lingkungan jangka panjang. Karena itu, wajar jika daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih besar,” pungkasnya.
