SAMARINDA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur akan menggelar Dialog Publik bertema “Refleksi Akhir Tahun Kepemimpinan Gubernur–Wakil Gubernur Kalimantan Timur: Kebijakan dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah”. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/12/2025) di Cafe D’Bagios, Samarinda.
Dialog publik ini dirancang sebagai ruang diskursus terbuka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari akademisi, LSM/NGO, hingga pimpinan partai politik di Kalimantan Timur yang memiliki kursi di legislatif. Forum ini diharapkan mampu menghadirkan evaluasi komprehensif terhadap arah kebijakan ekonomi daerah selama satu tahun terakhir, sekaligus merumuskan rekomendasi konstruktif bagi pembangunan Kalimantan Timur ke depan.
Dari kalangan akademisi, GMNI Kaltim mendorong hadirnya analisis berbasis keilmuan yang membedah sejumlah isu utama. Di antaranya kinerja ekonomi makro Kalimantan Timur, melalui evaluasi data pertumbuhan PDRB, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, serta angka kemiskinan dalam satu tahun terakhir. Selain itu, akademisi juga diharapkan mengulas efektivitas kebijakan fiskal daerah, termasuk alokasi belanja, efisiensi penggunaan APBD, serta dampaknya terhadap sektor riil dan kesejahteraan masyarakat.
Topik strategis lainnya adalah transformasi ekonomi Kalimantan Timur di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kajian ini mencakup kesiapan daerah dalam mengelola peluang dan risiko ekonomi akibat pembangunan IKN, serta peran kebijakan daerah dalam mendorong pergeseran struktur ekonomi dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju sektor unggulan yang lebih berkelanjutan.
Keterlibatan pimpinan partai politik dalam dialog ini bertujuan untuk menjelaskan sikap dan peran politik partai dalam mendukung maupun mengoreksi kebijakan ekonomi eksekutif selama satu tahun terakhir. Selain itu, forum ini menjadi sarana akuntabilitas publik terkait proses legislasi dan pengawasan APBD yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Para pimpinan partai juga diharapkan menyampaikan perspektif politik mengenai tantangan dan peluang ekonomi Kalimantan Timur, termasuk penyelarasan program daerah dengan agenda nasional, khususnya pembangunan IKN, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mencerminkan aspirasi konstituen.
Sementara itu, partisipasi LSM dan NGO diharapkan mampu menghadirkan perspektif kritis masyarakat sipil, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah. Isu-isu keadilan sosial, inklusivitas, hak asasi manusia, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan ekonomi menjadi fokus penting yang akan disoroti. Selain itu, NGO juga diharapkan menyampaikan temuan lapangan dan masukan langsung dari komunitas dampingan sebagai bahan evaluasi kebijakan, sekaligus merumuskan rekomendasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
Melalui dialog publik ini, DPD GMNI Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran sebagai kekuatan moral dan intelektual, yang mendorong evaluasi kebijakan secara objektif, partisipatif, dan berbasis kepentingan rakyat. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang refleksi akhir tahun, tetapi juga pijakan awal bagi perumusan arah pembangunan ekonomi Kalimantan Timur yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
