BALIKPAPAN – Inovasi dalam dunia pendidikan kembali digulirkan Pemerintah Kota Balikpapan. Melalui alokasi anggaran perubahan tahun 2025, Pemkot akan merealisasikan program pemasangan CCTV di seluruh ruang kelas sekolah, sebagai bentuk penguatan pengawasan, transparansi, dan keamanan bagi siswa, guru, dan orang tua.
Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa program ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya orang tua yang bekerja dan tidak bisa terus-menerus memantau aktivitas anak di sekolah.
“Kami memahami budaya masyarakat Balikpapan, mayoritas adalah pekerja. Maka dari itu, dengan CCTV ini, orang tua bisa lebih tenang dan lega saat menitipkan anak-anaknya di sekolah,” ujar Rahmad, Kamis (17/7/2025).
Sistem ini memungkinkan orang tua memantau secara langsung aktivitas anak mereka di kelas melalui akses kode khusus. Tak hanya menciptakan rasa aman, CCTV juga menjadi alat kontrol objektif dalam menilai interaksi antara siswa dan guru di dalam kelas.
“Selama ini, banyak konflik muncul karena informasi tidak utuh. Ada yang menyalahkan guru, ada yang menyalahkan siswa. Dengan CCTV, semua terekam. Fakta bisa dilihat, tidak lagi berdasarkan asumsi,” lanjutnya.
Program akan dimulai secara bertahap, diawali dari sekolah negeri, lalu menyusul sekolah swasta. Targetnya, seluruh ruang kelas di Balikpapan bisa terpasang CCTV dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah menjamin pemasangan dilakukan sesuai standar keamanan dan etika pendidikan, tanpa melanggar privasi.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Balikpapan dalam membangun ekosistem pendidikan modern, aman, dan berpihak pada anak, sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat urban.
Tak hanya soal pengawasan, komitmen Balikpapan terhadap dunia pendidikan juga diwujudkan melalui program seragam sekolah gratis dari tingkat PAUD hingga SMP, yang kini memasuki tahun keempat. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan subsidi SPP untuk sekolah swasta, serta program baru di tahun ajaran 2025 berupa subsidi uang pendaftaran untuk 13 sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemkot.
“Kita ingin menyetarakan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta. Jadi tidak ada lagi anggapan bahwa anak harus masuk sekolah negeri. Sekolah swasta pun akan kita dorong agar memiliki mutu dan fasilitas yang setara,” tegas Rahmad.
Dengan kebijakan ini, Balikpapan semakin menegaskan diri sebagai salah satu kota pelopor dalam reformasi pendidikan berbasis teknologi, partisipatif, dan berkeadilan—dengan tetap menjunjung tinggi integritas serta hak anak dalam proses belajar.
