BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mendorong transformasi birokrasi yang cepat dan modern melalui digitalisasi layanan publik serta strategi fiskal yang adaptif. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, berbagai langkah kreatif dan kolaboratif dilakukan agar pembangunan tetap berjalan optimal.
“Dalam program dan misi kami, arah pembangunan kota jelas, tata pemerintahan yang cepat dan modern. Hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menerapkan teknologi digital, termasuk di Mal Pelayanan Publik,” ujar Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, pada hari Selasa, (5/8/2025), di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.
Selain digitalisasi, fokus utama Pemkot saat ini adalah penanganan banjir, pelayanan air bersih, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keterbatasan fiskal mendorong perlunya kreativitas dalam menggali potensi pendapatan, terutama dari sektor-sektor strategis.
Sektor perhotelan dan restoran, misalnya, sempat diprediksi mengalami penurunan pendapatan. Namun, sejumlah event nasional yang digelar di Balikpapan berhasil mengangkat kembali okupansi hotel dan konsumsi wisatawan.
“Ternyata event-event nasional sangat membantu. Sekarang aktivitas perhotelan mulai kembali normal, dan teman-teman PHRI juga cukup antusias,” tambahnya.
Dalam merancang program pembangunan, Pemkot juga aktif berkoordinasi dengan Komisi V DPRD untuk memetakan pembiayaan mana yang menjadi tanggung jawab APBD Kota, mana yang memerlukan bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim, maupun dari APBN.
Pemprov Kaltim telah menyatakan dukungan terhadap pembangunan unit sekolah baru (SMA dan SMK) pada tahun 2026. Pada perubahan anggaran 2025, Pemkot akan mempercepat proses Detail Engineering Design (DED) untuk SMP, SMA, dan SMK agar dapat direalisasikan setidaknya 3–4 bangunan tahun depan.
Lahan sudah disiapkan di beberapa lokasi, seperti di Kompleks Islamic Center, kawasan Perumahan WIKA, dan wilayah Balikpapan Timur.
Sementara itu, dari sisi pendanaan APBN, Pemkot juga telah menyiapkan lahan untuk proyek strategis penanggulangan banjir seperti DAS Ampal dan Embung Aji Raden. Total nilai pembebasan lahan untuk DAS Ampal mencapai Rp 120 miliar.
“Semua proses mulai dari survei, pembebasan tanah, hingga penyusunan DED sudah kita siapkan. Kita juga dibantu oleh BWS Kalimantan IV,” ungkapnya.
Pemkot juga berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Kaltim terkait pemeliharaan 8–11 bendali (bendungan pengendali banjir) di wilayah DAS Ampal yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Jadi kita berbagi peran PAD kita tingkatkan, bantuan provinsi kita perjuangkan, dan APBN kita manfaatkan. Ini bentuk keseriusan kita menjaga pembangunan tetap berjalan,” pungkasnya.
Sinergis ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga daya saing dan kualitas pelayanan publik Kota Balikpapan, terlebih sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
