BALIKPAPAN – Menyikapi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang melarang pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel, Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi dan pengendalian penggunaan anggaran daerah yang patut diikuti oleh pemerintah kota.
Menurutnya, kebijakan serupa penting diterapkan di Balikpapan, mengingat kondisi keuangan daerah yang berpotensi mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan diperkirakan akan mengalami pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sekitar Rp1,3 triliun, serta pengurangan dana dari APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp200 miliar.
“Pemerintah Kota Balikpapan harus bijak mengelola anggaran. Gunakan fasilitas milik pemerintah sendiri agar dana bisa lebih efektif dan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Iwan, Rabu (5/11/2025).
Iwan menegaskan, kebijakan efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan juga penataan ulang prioritas belanja publik. Menurutnya, alokasi dana seharusnya difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur lingkungan, drainase, serta peningkatan fasilitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan.
“Kalau aset Pemkot masih bisa dimanfaatkan, sebaiknya kegiatan tidak perlu dilakukan di hotel. Kecuali jika benar-benar mendesak atau semua fasilitas pemerintah sedang digunakan,” tambahnya.
Namun demikian, Iwan mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak negatif terhadap sektor perhotelan dan usaha jasa di Balikpapan. Ia menilai, sektor tersebut juga berperan besar dalam menopang perekonomian kota, sehingga perlu dijaga keseimbangannya.
“Kita juga harus memikirkan nasib sektor hotel. Mereka punya karyawan dan investasi besar. Pemerintah bisa berkoordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mencari solusi, misalnya dengan mendorong kegiatan pameran, event swasta, atau program dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Iwan berharap langkah efisiensi yang dilakukan Pemkot Balikpapan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan inovasi dan sinergi lintas sektor, penghematan anggaran dapat dilakukan tanpa mengorbankan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti menahan kegiatan, tapi bagaimana mengelola anggaran secara cerdas agar manfaatnya lebih luas bagi warga,” pungkasnya.
