BALIKPAPAN — Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud bersama Wakil Wali Kota H. Bagus Susetyo menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus di Balai Kota Balikpapan, Rabu (12/11/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan optimal. Dalam pertemuan tersebut, Wamendagri menyoroti sejumlah program strategis yang sedang dikembangkan pemerintah, termasuk penguatan Koperasi Merah Putih dan rencana pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Program tersebut dinilai berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan.
“Apa yang disampaikan Pak Wamen sejalan dengan harapan kami di daerah. Tujuannya jelas, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama warga Balikpapan,” ujar Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Selain program strategis nasional, Wamendagri juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian ialah Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), yang merupakan bagian dari desain kebijakan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
Rahmad menyambut baik kebijakan tersebut dan optimistis manfaatnya dapat memperkuat birokrasi serta kualitas layanan publik di Balikpapan.
“Kami bersama Wakil Wali Kota berkomitmen menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berpihak pada pelayanan masyarakat. Kota ini harus tetap kondusif agar investasi dan kegiatan ekonomi, termasuk UMKM, bisa terus tumbuh,” tegasnya.
Rahmad juga menekankan pentingnya peran UMKM sebagai penopang utama perekonomian daerah, terutama pada masa pemulihan pascapandemi. Pemkot Balikpapan, katanya, terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan kemudahan layanan untuk sektor tersebut.
Terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Rahmad menegaskan bahwa meski terdapat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, program prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tidak akan terdampak pemotongan.
“Arahan Bapak Mendagri jelas, belanja APBD harus fokus pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk kegiatan seremonial, kita tunda dulu,” pungkasnya.
