BALIKPAPAN-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi program prioritas untuk tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul masih adanya titik-titik rawan banjir yang kerap terdampak saat curah hujan tinggi, meski sejumlah sektor lain di kota ini menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun.
“Kalau melihat perkembangan setiap tahun, alhamdulillah sudah banyak yang membaik. Namun memang ada beberapa hal yang masih harus dan wajib kami selesaikan, terutama penanganan banjir,” ujar Alwi, Jumat (20/2/2026).
Menurut Alwi, kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir di Balikpapan diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Anggaran ini mencakup berbagai program, mulai dari pembangunan dan normalisasi drainase, pengendalian daerah aliran sungai, hingga pembangunan kolam retensi serta infrastruktur pendukung lainnya.
Meski demikian, baru sekitar Rp200 miliar atau 10 persen dari total kebutuhan yang dialokasikan. Alwi menekankan bahwa penyelesaian masalah banjir membutuhkan proses bertahap dan dukungan anggaran besar. “Kalau langsung menghabiskan PAD tentu tidak memungkinkan. Kami juga harus mendapatkan bantuan, baik dari bantuan keuangan provinsi maupun pemerintah pusat,” jelasnya.
Alwi mengakui sebagian warga mempertanyakan lambatnya penanganan banjir. Ia memahami kekhawatiran masyarakat, tetapi menegaskan bahwa program ini tidak bisa dilakukan secara instan.
“Ini butuh perencanaan matang, dukungan anggaran yang memadai, dan pelaksanaan bertahap. Kita ingin hasilnya efektif, bukan sekadar proyek simbolis,” ujarnya.
Selain banjir, Alwi menyoroti isu sampah yang selama ini menjadi perhatian publik. Menurutnya, pengelolaan sampah di Balikpapan sudah berjalan cukup baik, berkat peran aktif Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menjaga kebersihan dan efektivitas pengelolaan limbah kota.
Terkait rencana pembangunan bendungan di Balikpapan Barat dengan estimasi anggaran Rp10 miliar, Alwi menegaskan DPRD akan mempelajari kebutuhan riil di lapangan agar anggaran tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya perhitungan cermat agar tidak terjadi pemborosan, namun tetap efektif mengurangi risiko banjir.
“Semua harus dihitung secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai anggarannya terlalu besar mubazir, atau terlalu kecil tidak efektif,” pungkasnya.
Penetapan banjir sebagai prioritas utama, DPRD Balikpapan berharap koordinasi lintas OPD, provinsi, dan pemerintah pusat dapat mempercepat implementasi program, sehingga kota Balikpapan lebih tangguh menghadapi curah hujan tinggi di masa mendatang.(*)
