BALIKPAPAN- Kegiatan reses tak lagi sekadar forum serap aspirasi, tetapi mulai menjadi ruang lahirnya solusi konkret bagi masyarakat. Hal itu terlihat dalam reses Anggota DPRD Kota Balikpapan, Hj. IIM, yang digelar di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Rabu (29/04/2026).
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Hj. IIM mengatakan bahwa reses bukan sekadar kegiatan seremonial. Melainkan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. “Kami hadiri untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan warga,” tegas Legislatif dari PKS.
Berbeda dari kebanyakan forum reses yang didominasi isu infrastruktur, pertemuan ini justru menyoroti persoalan yang kerap dianggap sepele dalam hal ini pengelolaan arsip.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, masyarakat mulai menyadari pentingnya pengelolaan dokumen pribadi seperti ijazah, KTP, surat tanah, hingga akta nikah.
IIM menilai, kesadaran ini perlu dibangun sejak dini, terutama bagi generasi muda. “Dokumen penting harus dijaga dengan baik. Jangan sampai saat dibutuhkan justru hilang atau rusak,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, IIM juga menegaskan pentingnya fokus pada program prioritas daerah, seperti penguatan UMKM, ketahanan pangan, dan pencegahan stunting.
Ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kader posyandu sebagai garda terdepan di masyarakat.
“Kader posyandu adalah ujung tombak. Dukungan operasional harus diperhatikan agar program berjalan maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan, Anita, turut memberikan edukasi praktis kepada warga. Ia menjelaskan sejumlah metode penyimpanan yang aman, mulai dari laminating parsial, penggunaan map plastik, hingga digitalisasi dokumen dalam format PDF.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari transformasi digital di tingkat masyarakat sekaligus upaya perlindungan dokumen jangka panjang.
Dalam sesi diskusi, tokoh masyarakat Arwan mengusulkan penguatan sistem digitalisasi arsip berbasis Identitas Kependudukan (IKD). Menurutnya, sistem ini akan mempermudah akses dokumen sekaligus meningkatkan keamanan data.
Usulan ini mencerminkan perubahan pola pikir masyarakat yang mulai beradaptasi dengan layanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
Meski isu digital mengemuka, kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian. Arwan juga menyoroti kondisi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut yang dinilai belum memadai.
Ia mengusulkan relokasi dan peningkatan puskesmas di Gunung Sari Ulu, seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
Sementara itu, warga lainnya, Isa, mengangkat isu ketenagakerjaan dengan mengusulkan program pelatihan pasca pendidikan bagi lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja.
Menanggapi berbagai masukan, IIM memastikan seluruh aspirasi akan dibawa ke forum resmi DPRD untuk diperjuangkan.
“Semua ini menjadi prioritas kami. Aspirasi masyarakat akan kami kawal agar bisa direalisasikan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa reses harus bertransformasi menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang tepat sasaran.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan legislatif dalam menciptakan pembangunan yang inklusif.
Dengan pendekatan yang edukatif dan solutif, reses menjadi ruang yang tidak hanya mempertemukan kepentingan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap berbagai isu, mulai dari digitalisasi hingga layanan publik.
“Reses bukan hanya mendengar, tetapi harus mampu menggerakkan perubahan nyata,” pungkas IIM.
Dari isu arsip digital hingga layanan kesehatan, reses di Gunung Sari Ulu menunjukkan satu hal bahwa pembangunan yang efektif selalu berangkat dari suara masyarakat.(*)
