BALIKPAPAN-Rencana revitalisasi Pasar Pandansari yang selama ini digadang-gadang, menjadi pasar representatif di Balikpapan kembali menuai sorotan.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufiq Qul Rahman, menilai proyek pembangunan Pasar Inpres di kawasan tersebut belum menunjukkan progres nyata, meski telah berulang kali masuk dalam pembahasan anggaran.
Menurut Taufiq, rencana pembangunan Pasar Pandansari sudah lama bergulir dan bahkan telah menghabiskan sejumlah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun hingga kini, realisasinya dinilai masih jauh dari harapan.
“Pasar Pandansari ini sudah berapa kali masuk anggaran. Tapi sampai sekarang pembangunan Pasar Inpres masih sebatas wacana,” ujarnya, Rabu, (29/4/2026).
Ia mengungkapkan, sejak awal menjabat, Dinas Perdagangan telah menyampaikan berbagai rencana penataan pasar, mulai dari konsep revitalisasi hingga kajian teknis. Namun, menurutnya, berbagai wacana tersebut belum berujung pada implementasi konkret di lapangan.
“Dari awal wacananya bagus, bahkan dibuat kajian. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi yang jelas,” katanya.
DPRD sendiri telah beberapa kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas penataan pasar rakyat di kawasan Pandansari. Pasar tersebut dinilai memiliki posisi strategis sebagai ikon, sekaligus semi pasar induk di Balikpapan. Namun, hasil pembahasan tersebut belum mampu mendorong percepatan pembangunan.
Taufiq juga menyoroti persoalan efektivitas penggunaan anggaran. Menurutnya, alokasi dana yang telah disiapkan tidak diimbangi dengan program yang berjalan optimal.
“Anggaran ada, tapi kegiatan tidak berjalan. Hasilnya nol besar,” tegasnya.
Ia bahkan menyinggung adanya program yang dinilai tidak prioritas, seperti kegiatan penertiban yang menelan anggaran miliaran rupiah namun tidak memberikan dampak signifikan. “Anggaran besar keluar, tapi hasilnya tidak terlihat. Ini yang jadi pertanyaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taufiq menilai belum adanya fokus yang jelas dalam penataan pasar rakyat, khususnya di wilayah Balikpapan Barat. Padahal, kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat.
Ia menilai, pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan pedagang dan pembeli. “Yang kita inginkan itu pasar yang nyaman, baik untuk pedagang maupun pembeli. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan signifikan,” katanya.
Menurutnya, jika ada komitmen kuat dari pemerintah, pembangunan pasar bukan hal yang sulit untuk direalisasikan. “Kalau memang jadi prioritas, tidak ada yang sulit. Tinggal bagaimana fokus dan keseriusan,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Taufiq juga mengingatkan bahwa seluruh anggaran daerah bersumber dari masyarakat, baik melalui pajak maupun retribusi. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat bagi publik. “APBD itu dari rakyat. Kita digaji dari rakyat. Jadi harus kembali untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya tanggung jawab moral bagi seluruh pemangku kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak.
DPRD mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan Pasar Pandansari, termasuk kinerja dinas terkait. Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mempercepat realisasi proyek yang selama ini tertunda.
Taufiq berharap, ke depan pemerintah kota dapat lebih serius dalam menetapkan prioritas pembangunan, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Jangan sampai hanya jadi wacana terus. Masyarakat butuh bukti, bukan janji,” pungkasnya.
Pasar Pandansari diharapkan dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang modern dan nyaman. Namun tanpa komitmen dan eksekusi yang jelas, harapan tersebut berisiko kembali menjadi sekadar rencana di atas kertas.(*)
