BALIKPAPAN- Komisi III DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas arah pembangunan sektor transportasi ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap sejumlah program prioritas yang akan difokuskan pada tahun 2027, menyusul adanya penyesuaian jadwal dari proyek-proyek yang sempat tertunda.
Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda menyampaikan bahwa beberapa proyek yang awalnya direncanakan pada 2025 dan 2026 harus diundur, namun kini kembali dimasukkan sebagai prioritas utama pada 2027.
“Dishub ada tiga program prioritas, salah satunya pembangunan depo di Kariangau dengan nilai sekitar Rp190 miliar. Ini menjadi fokus utama karena dampaknya cukup besar,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Selain depo Kariangau, dua program lainnya adalah pembangunan terminal di kawasan Kampung Baru serta revitalisasi terminal tipe C untuk mendukung operasional Balikpapan City Trans. Ketiga program ini dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi, sekaligus berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberadaan depo di Kariangau, khususnya di Kilometer 13, akan berfungsi sebagai titik parkir inap bagi kendaraan besar. Nantinya, distribusi barang ke dalam kota akan dialihkan menggunakan kendaraan yang lebih kecil guna mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Semua aktivitas bongkar muat akan dipusatkan di depo tersebut. Ini penting untuk menekan kemacetan dan menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan kondusif,” jelasnya.
Sementara itu, pembangunan terminal di wilayah Kampung Baru, Balikpapan Barat, akan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas penyeberangan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Proyek ini tidak memerlukan pembebasan lahan karena seluruh area merupakan aset milik pemerintah kota.
Komisi III juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur transportasi di tengah meningkatnya aktivitas kendaraan berat di Balikpapan. Revitalisasi terminal tipe C dinilai menjadi langkah penting untuk mengantisipasi potensi kemacetan yang semakin sulit dihindari.
Di sisi lain, DPRD mengingatkan bahwa dinamika kebijakan fiskal tetap menjadi tantangan dalam realisasi program. Pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya penundaan akibat kebijakan anggaran yang berubah.
“Kami melihat OPD sangat optimistis dalam menyusun rencana kerja. Namun, kondisi fiskal yang dinamis harus tetap diantisipasi agar program 2027 benar-benar bisa berjalan,” tambahnya.
Meski demikian, DPRD berharap seluruh program prioritas tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan serta peningkatan layanan transportasi di Kota Balikpapan.(*)
