BALIKPAPAN – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD. Dewan memastikan pengawasan dilakukan secara langsung ke sejumlah sekolah untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa berjalan transparan, sesuai aturan, dan bebas dari praktik kecurangan.
Pengawasan tersebut terutama menyasar jalur prestasi yang selama ini menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian masyarakat. DPRD menilai proses verifikasi dokumen, termasuk sertifikat prestasi, harus dilakukan secara ketat agar tidak membuka celah bagi pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan pihaknya bersama instansi terkait akan turun langsung memantau pelaksanaan SPMB 2026 di lapangan.
“Kami akan sama-sama turun memantau dan berkeliling ke sekolah-sekolah untuk melihat secara langsung pelaksanaan SPMB serta memastikan berbagai atensi yang menjadi perhatian dapat berjalan sesuai aturan,” kata Gasali, Rabu (17/6/2026).
Verifikasi Sertifikat Prestasi Diperketat
Gasali menegaskan, jalur prestasi menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat pengawasan lebih. Setiap sertifikat atau dokumen prestasi yang digunakan sebagai persyaratan seleksi harus diverifikasi secara cermat untuk memastikan keabsahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk menjaga agar proses seleksi berlangsung adil. Dengan verifikasi yang ketat, peserta yang benar-benar memenuhi persyaratan dapat memperoleh kesempatan yang sama tanpa adanya manipulasi dokumen.
DPRD juga meminta panitia SPMB memperhatikan pemeriksaan dokumen dari sisi teknis maupun administratif. Seluruh proses harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.
Panitia Diminta Jaga Integritas
Komisi IV DPRD Balikpapan turut mengingatkan seluruh panitia agar memegang fakta integritas yang telah disepakati. Komitmen tersebut dinilai penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung jujur, transparan, dan akuntabel.
“Kami sudah meminta panitia agar secara teknis maupun administratif memperketat proses verifikasi. Yang terpenting adalah menjaga transparansi dan memastikan seluruh proses berjalan bersih,” ujarnya.
DPRD Balikpapan juga menegaskan tidak akan menunggu laporan resmi apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.
Jika terdapat temuan atau dugaan kecurangan di lapangan, Komisi IV DPRD akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan fakta dan mencari tahu apakah proses tersebut telah sesuai dengan aturan.
“Kalau memang ada temuan atau indikasi pelanggaran, kami akan turun langsung untuk melihat dan memastikan kebenarannya,” tegas Gasali.
Kepercayaan Orang Tua Jadi Taruhan
Pengawasan ketat terhadap SPMB 2026 diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi orang tua dan calon murid. Sebab, bagi masyarakat, penerimaan murid baru bukan sekadar proses administrasi, tetapi berkaitan dengan kesempatan anak memperoleh akses pendidikan di sekolah yang diinginkan.
Karena itu, DPRD menilai transparansi menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Seluruh peserta harus mendapatkan kesempatan yang adil berdasarkan persyaratan dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.
Dengan pengawasan langsung ke sekolah, DPRD berharap potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Proses SPMB 2026 pun diharapkan berjalan bersih sehingga tidak menimbulkan polemik, kecurigaan, maupun keresahan di tengah masyarakat.
