BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan mendorong percepatan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana agar dapat menjadi landasan kerja yang lebih kuat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Konsultasi Publik Perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang digelar BPBD pekan lalu.
Menurut Andi Arif Agung, perubahan perda tersebut sebenarnya telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Namun, prosesnya sempat terkendala karena persyaratan naskah akademik belum terpenuhi.
Naskah Akademik Diminta Segera Diselesaikan
Andi Arif Agung mengatakan BPBD sebelumnya telah menyampaikan urgensi perubahan perda untuk segera dibahas. Namun, kelengkapan dokumen menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum pembahasan dapat berjalan.
“Perda ini sebenarnya sudah masuk Propemperda 2026. Tapi untuk masuk propemperda syaratnya yaitu naskah akademik harus sudah siap, ternyata kemarin belum dapat dipenuhi OPD,” tuturnya, Kamis (21/5/2026).
Meski demikian, Bapemperda tetap mengakomodasi perubahan perda tersebut dalam Propemperda 2026. DPRD meminta penyusunan naskah akademik dipercepat agar pembahasan regulasi tidak kembali tertunda.
“Perda ini penting buat menjadi tools atau alat kerja BPBD,” sebutnya.
Dalam konsultasi publik, Andi Arif Agung turut memberikan sejumlah masukan untuk menyempurnakan naskah akademik. DPRD juga memastikan perubahan regulasi tersebut disusun dengan landasan hukum yang tepat serta berpihak pada keselamatan dan kepentingan masyarakat.
Perkuat Mitigasi dan Penanganan Bencana
Perubahan perda diharapkan tidak hanya memperbarui aturan secara administratif, tetapi juga memperkuat mitigasi serta penanganan bencana secara lebih komprehensif di Balikpapan.
Menurut Andi Arif Agung, keberhasilan sebuah perda pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
Hal tersebut berlaku terhadap seluruh regulasi, baik aturan pemerintah pusat, perda provinsi, perda kabupaten/kota maupun peraturan wali kota.
“Walau di sisi yang lain tugas pemerintah juga terkait sosialisasi peraturan daerah,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, setelah sebuah aturan ditetapkan sebagai perda, secara prinsip hukum masyarakat dianggap mengetahui ketentuan tersebut. Karena itu, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pemahaman publik melalui sosialisasi.
“Itu asas hukum. Tinggal bagaimana penguatan peraturan dengan sosialisasi,” ucapnya.
Kepatuhan Dipengaruhi Kondisi Masyarakat
Andi Arif Agung menambahkan, tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi dipengaruhi berbagai faktor.
Mulai dari tingkat pendidikan, kondisi kesejahteraan, kemampuan ekonomi hingga pengaruh media dan saluran informasi yang diterima masyarakat.
“Mulai dari tingkat pendidikan, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, sampai pengaruh dari alat distribusi penyaluran informasi yang diterima warga,” tutupnya.
