BALIKPAPAN, kaltimonline.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud menyampaikan bahwa Korpri berperan serta dalam mendukung penguatan entrepreneurship kepada ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik.
Menurut Rahmad, bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan pengabdIan kepada masyarakat tidak saja dimaksudkan mendapatkan dampak pelayanan hanya pada PNS, akan tetapi dirasakan oleh berbagai sektor kehidupan sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi,”
“Keberadaan Korpri baik secara individu, anggota masyarakat maupun secara kelembagaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” katanya kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).
Lanjut Rahmad, pihaknya berharap Korpri dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih , sehingga pembangunan akan lebih efesien, efektif, responsip, inovatif, kreatif, kompetitif, transparan dan akuntable. Khususnya dalam menghadapi tugas dan tantangan mewujudkan Balikpapan sebagai pintu gerbang dan penyangga ibu kota negara.
“Jajaran dewan pengurus Korpri harus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata pemerintahan yang profesional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengukuhkan pengurus Korpri Kota , maka Pemerintah Kota Balikpapan nantinya bisa menjadi salah satu daerah yang terdepan untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
“Kami percaya Balikpapan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Saya punya keyakinan itu di bawah komando Sekda dan dukungan penuh Bapak Wali Kota Balikpapan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa Korpri menjadi rumah bagi pegawai ASN untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam meningkatkan profesionalisme. Dari peningkatan tersebut, diharapkan bisa menjadi arah tauladan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Dengan memberikan pembekalan yang cukup kepada ASN, untuk mekanisme nya bisa dilakukan secara online maupun offline. Karena kita lebih dulu mengabdi, menjalankan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah,” imbuhnya.(*/Mna)
