BALIKPAPAN, kaltimonline.com – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan berencana menghapus sejumlah retribusi daerah.
Rencana penghapusan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Idham mengatakan, implementasi kebijakan terbaru HKPD mengenai pajak dan retribusi tersebut telah diatur oleh Pemkot Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan melalui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Jadi ada perbedaan yang paling krusial antara Perda yang lama dengan Raperda baru ini, pertama ada beberapa istilah yang diubah,” ujar Idham, Jumat (17/11/2023).
Adapun dasar hukum yang telah diatur melalui Perda Kota Balikpapan, antara lain, Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu, dan Perda Nomor 6 tahub 2012 tentang Pajak Hiburan.
Adapun untuk lima Perda itu rencananya akan digabungkan jadi satu menyesuaikan dengan aturan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Harmonisasi Keuangan Pusat-Daerah atau HKPD.
Menurut Idham, sebelumnya WP di Balikpapan mengetahui adanya pajak hotel, restoran, Penerangan Jalan Umum (PJU), akan dirangkum menjadi satu yang disebut Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT).
“Yang paling signifikan juga adalah, beberapa jenis retribusi akan dihapus. Seperti retribusi APAR (Alat Pemadam Api Ringan, Red), retribusi (uji) KIR, retribusi menara telekomunikasi. Tahun depan itu sudah tidak ada,” ulasnya.
Namun demikian, tahun 2025 mendatang, Kota Balikpapan akan mendapatkan tambahan jenis pajak.
Yakni pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya dikelola dan menjadi Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Kaltim kepada Kota Balikpapan.
“Nanti akan diserahkan kepada Pemkot Balikpapan dengan sejumlah proporsi dan pembagian sesuai aturan.
Selain itu (penyesuaian HKPD dengan Raperda) ada perubahan beberapa tarif dari jenis pajak,” pungkasnya.(adv)
