BALIKPAPAN- Aspirasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama para sopir truk terkait kelangkaan bahan bakar solar di Balikpapan mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan. Aksi yang digelar di Halaman kantor DPRD, Senin (4/5/2026), menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat, wakil rakyat, dan pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan bahwa terdapat delapan poin tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut, dengan dua isu utama yakni permintaan agar SPBU beroperasi 24 jam serta penambahan kuota BBM dari BPH Migas.
Ia mengungkapkan, sejak pagi pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk membahas kondisi di lapangan. Hasil komunikasi awal menunjukkan adanya kesepahaman untuk meningkatkan layanan SPBU.
“Alhamdulillah Pertamina merespons baik dan menyanggupi SPBU bisa buka 24 jam. Tapi saya juga ingatkan, jangan sampai buka 24 jam tapi kuotanya tidak tersedia,” ujarnya.
Alwi menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada jam operasional SPBU, tetapi juga keterbatasan kuota yang menjadi kewenangan BPH Migas di tingkat pusat. Oleh karena itu, DPRD mendorong adanya langkah bersama untuk menyampaikan langsung aspirasi ke Jakarta.
“Kami akan ajak perwakilan mahasiswa dan sopir truk untuk bersama-sama ke BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga, agar ada kejelasan soal kuota Balikpapan,” katanya.
Ia juga menyoroti fakta di lapangan bahwa dari 19 SPBU yang ada di Balikpapan, hanya dua SPBU yang saat ini melayani bio solar. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang hingga ratusan kendaraan setiap hari.
“Ini bukan kejadian pertama. Dari 19 SPBU hanya dua yang buka untuk solar, dan ini sudah sangat membebani masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi tersendiri bagi Balikpapan yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi di Indonesia. Ia membandingkan dengan beberapa daerah lain di Kalimantan Timur yang relatif lebih stabil dalam distribusi BBM.
“Kenapa hanya Balikpapan yang selalu mengalami kelangkaan seperti ini? Ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah solusi, DPRD mendorong agar jumlah SPBU yang melayani bio solar ditambah secara bertahap, dari dua menjadi minimal lima hingga sepuluh SPBU yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Kalau bisa tidak hanya dua, tapi lima sampai sepuluh SPBU. Bahkan kalau memungkinkan lebih banyak lagi supaya antrean bisa terurai dan tidak menumpuk di satu titik,” jelasnya.
DPRD berharap, melalui sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan BPH Migas, persoalan kelangkaan solar dapat segera diurai dengan kebijakan yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga tidak lagi menimbulkan antrean panjang dan beban bagi masyarakat pengguna BBM di Balikpapan.(*)
