BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyalurkan bantuan revitalisasi bagi ratusan sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Gasali, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Namun, pembenahan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pemenuhan tenaga pendidik.
Hal tersebut disampaikan Gasali saat menghadiri kegiatan Pagi Ceria Kemendikdasmen di BSCC Dome Balikpapan, Jumat (5/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 4.000 siswa dan guru dari berbagai daerah di Kaltim.
Revitalisasi Sekolah Dinilai Penting
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti meresmikan bantuan bagi satuan pendidikan yang menerima program revitalisasi Tahun 2025. Pemerintah juga menyerahkan bantuan revitalisasi untuk satuan pendidikan pada Tahun 2026.
Gasali menilai program tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan sekolah di Kaltim.
“Khususnya dalam hal sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan. Karena tanpa dukungan dari pusat, daerah sejujurnya tidak akan mampu mengakomodasi sesuai kebutuhan sarpras,” ujarnya.
Menurut Gasali, bantuan revitalisasi dapat membantu meningkatkan daya tampung sekolah sekaligus mendukung penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih layak. Program tersebut juga dinilai dapat meringankan beban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan.
DPRD Minta Kekurangan Guru Segera Diatasi
Meski mengapresiasi bantuan sarana dan prasarana, Gasali mengingatkan bahwa pembangunan fisik tidak akan maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Ia meminta pemerintah pusat turut memperhatikan kebutuhan tenaga pengajar, terutama untuk mengatasi kekurangan guru yang masih menjadi persoalan di Balikpapan.
“Kami berharap pemerintah pusat memenuhi sarpras dan tenaga pengajar. Khususnya Balikpapan, benar-benar harus menjadi satu perhatian khusus,” tegasnya.
Menurut Gasali, keberadaan guru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas pendidikan. Sekolah yang memiliki fasilitas memadai tetap membutuhkan tenaga pendidik yang cukup agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
Karena itu, DPRD Balikpapan berharap program revitalisasi sekolah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Penambahan dan pemerataan guru juga perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.
Dukung Wajib Belajar 13 Tahun
Selain persoalan sarana dan tenaga pendidik, DPRD Balikpapan juga menyatakan dukungan terhadap rencana penerapan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Program tersebut direncanakan mulai diterapkan pada Tahun Ajaran 2027/2028. Gasali menilai kebijakan tersebut dapat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
DPRD Balikpapan berharap persiapan penerapannya dilakukan secara matang. Ketersediaan sekolah, ruang belajar, tenaga pendidik hingga sarana pendukung perlu disiapkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.
Dukung Sistem Tinggal Kelas
Gasali juga menyatakan dukungan terhadap rencana pemberlakuan kembali sistem tinggal kelas bagi siswa yang tidak memenuhi kriteria kelulusan. Kebijakan tersebut sebelumnya sempat ditiadakan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, penerapan kembali sistem tersebut dapat menjadi salah satu cara mendorong keseriusan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa diharapkan memiliki motivasi lebih kuat untuk meningkatkan capaian akademiknya.
“Sehingga siswa bersemangat dan termotivasi dalam meningkatkan capaian akademis mereka,” tutupnya.
Bagi DPRD Balikpapan, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kebijakan yang berjalan secara menyeluruh. Revitalisasi sekolah, pemenuhan guru, perluasan akses melalui Wajib Belajar 13 Tahun hingga penguatan standar capaian belajar harus berjalan beriringan untuk menghasilkan layanan pendidikan yang lebih baik.
