BALIKPAPAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan, Senin (27/4/2026), di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan arah kebijakan berbasis data kependudukan, khususnya dalam menjawab dinamika jumlah penduduk Balikpapan yang terus bergerak.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menilai capaian kinerja Disdukcapil sudah berjalan baik. Namun ia menekankan pentingnya inovasi dalam pendataan, mengingat adanya perbedaan antara data penduduk administratif yang tercatat sekitar 766 ribu jiwa dengan estimasi pergerakan penduduk yang dapat mencapai sekitar 1 juta jiwa.
Menurutnya, dinamika tersebut perlu direspons dengan terobosan pendataan yang lebih akurat agar perencanaan pembangunan kota dapat disusun lebih presisi, terutama dalam melihat kebutuhan riil masyarakat yang bersifat menetap maupun penduduk yang mobilitasnya tinggi.
“Pergerakan penduduk ini harus kita respons dengan formula pendataan yang lebih jelas, karena ini berkaitan langsung dengan daya dukung kota,” ujar Politisi Partai Golkar.
Ia menjelaskan, perbedaan angka tersebut memiliki implikasi terhadap berbagai sektor layanan publik, seperti ketersediaan air bersih, distribusi gas, hingga kebutuhan bahan pokok yang turut memengaruhi tingkat biaya hidup di Balikpapan.
Oleh karena itu, DPRD mendorong agar perencanaan kota ke depan tidak hanya mengacu pada data penduduk administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika mobilitas penduduk yang terjadi di lapangan.
DPRD menegaskan bahwa hasil pembahasan LKPJ akan menjadi catatan strategis bagi pemerintah kota, khususnya dalam penguatan pelayanan publik dan peningkatan fasilitas dasar masyarakat.
Melalui penguatan data dan perencanaan berbasis kondisi riil, DPRD berharap pembangunan Kota Balikpapan ke depan dapat semakin tepat sasaran, responsif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan warganya.(*)
