Klinik WPM Dispora Terus Jaring Keperluan Masyarakat Berwirausaha Guna Tingkatkan Kualitas SDM Daerah

TENGGARONG, kaltimonline.com – Melalui program Kukar Siap Kerja yang dilakukan lintas OPD seperti Dinas transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Distransnaker) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mereka dengan berbagai pelatihan dan pembekalan ilmu.

Kadispora Kukar, Aji Ali Husni menjelaskan klinik WPM terus memiliki berbagai pelatihan dan peningkatan untuk berbagai macam jenis bisnis. Diantaranya adalah Barbershop dan Pelatihan Barista. Bahkan, Dispora Kukar bersama perusahaan melalui Klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (WPM) Dispora telah memberikan pelatihan dan sertifikasi Barista.

“Seperti peningkatan barbershop saat ini belum kita lakukan lagi. Tapi kami akan menambah kelas barbershop di Muara Badak sesuai permintaan masyarakat. Karena barbershop ini dibeberapa kecamatan minim jumlahnya. Makanya kami akan mengangkat pelatihan dasar dari barbershop yang ada,” terang Ali.

Sebagai target Program Kukar Siap Kerja yang menjadi komitmen Pemkab Kukar dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pemkab Kukar akan menyasar semua elemen masyarakat, mulai dari pemuda, penyandang disabilitas hingga yang terbaru adalah kalangan janda. Ali juga menyampaikan harapan Bupati, Edi Damansyah untuk keterlibatan perusahaan untuk turut andil mewujudkannya.

Ali menjelaskan dengan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi, Klinik WPM kukar akan terus menjaring keperluan-keperluan masyarakat yang ingin meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha. Dispora Kukar sendiri telah menerima berbagai macam usulan dari desa maupun kelurahan terkait mengenai kebutuhan mereka masing-masing, dan untuk yang baru saja terealisasi adalah pelatihan pembuatan perahu fiber di kecamatan Muara Muntai.

“Masih ada 31 kelas yang kita bangun pelatihan dari hasil musrenbang berdasarkan permintaan masing-masing desa. Jadi kita tindaklanjuti karena sesuai amanat Bupati bahwa pelatihan sekarang harus bersumber dari permintaan mereka sendiri tidak lahir dari OPD. Kami ingin tepat sasaran,” tutup Ali. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *