YOGYAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Kalsul menggelar Upstream Oil and Gas Executive Meeting 2025, bertema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah.”
Kegiatan berlangsung pada 29–30 Oktober 2025 di Yogyakarta.
Acara tahunan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri hulu migas, guna mempercepat eksplorasi dan produksi secara efektif serta berkelanjutan.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Eka Bhayu Setta, didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, dan Ketua Panitia, Elis Fauziyah.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah penghasil migas, di antaranya Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Penajam Paser Utara, Bupati Paser, Bupati Tabalong, serta Wali Kota Balikpapan dan Wali Kota Tarakan. Selain itu, hadir pula pimpinan BUMD provinsi dan kabupaten/kota penghasil migas.
Dalam sambutannya, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap upaya peningkatan produksi migas nasional.
“Kehadiran para kepala daerah menunjukkan komitmen dan sinergi kuat antara pusat, daerah, dan industri hulu migas dalam mencapai target produksi nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nasional, Nanang Abdul Manaf, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor menuju Swasembada Energi Nasional.
Menurutnya, pemerataan energi menjadi tantangan besar menuju ketahanan energi yang berkelanjutan.
“Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi migas, reaktivasi sumur idle, dan pengembangan energi baru terbarukan. Tahun 2025 ditargetkan bauran EBT mencapai 23%, menuju Net Zero Emission pada 2060,” jelasnya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris, menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang strategis komunikasi antara SKK Migas, KKKS, dan pemda.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin memperbarui informasi terkait kondisi industri hulu migas, potensi cadangan, serta peluang investasi di wilayah Kalsul. Forum ini juga menjadi wadah untuk mencari solusi atas berbagai tantangan seperti perizinan, kepastian fiskal, keselamatan kerja, dan isu lingkungan,” paparnya.
Azhari mengungkapkan, saat ini terdapat 46 wilayah kerja (WK) eksplorasi dan produksi migas di bawah pengawasan SKK Migas Kalsul. Wilayah ini menyumbang 30% lifting gas dan 12% lifting minyak terhadap capaian nasional.
“Industri hulu migas berkomitmen mendukung ketahanan energi nasional melalui peningkatan lifting, eksplorasi masif, dan optimalisasi lapangan produksi,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula narasumber dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPMET), BUMD, dan praktisi energi yang memberikan pandangan strategis terkait kebijakan energi dan investasi daerah.
“Dengan semangat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, SKK Migas, KKKS, dan masyarakat, kami berkomitmen tidak hanya mengejar target lifting, tetapi juga memastikan keberadaan industri hulu migas memberikan manfaat ekonomi bagi daerah,” tutup Azhari.
