JAKARTA – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dr. H. Sunggono, bersama perwakilan Pemkab Kukar lainnya, menghadiri acara pembahasan usulan Sekolah Rakyat dan penandatanganan Berita Acara Klarifikasi di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin (21/4/2025). Acara ini juga dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherman, Kabid Aset Daerah BPKAD Toni Bowo Satoto, serta perwakilan dari Bappeda Kukar dan dinas terkait lainnya.
Dr. Sunggono mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar, melalui Dinas Sosial, telah mengajukan proposal terkait program Sekolah Rakyat, yang merupakan inisiatif Kabinet Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, tim verifikator yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemensos RI, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BPN ATR, serta Kemenag, telah menyetujui usulan Pemkab Kukar. Tim tersebut menyetujui lokasi-lokasi yang diusulkan untuk Sekolah Rakyat di Kukar, yaitu dua lokasi di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, dan satu lokasi di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.
Hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa Kemensos siap memberikan layanan lebih lanjut terkait persiapan Sekolah Rakyat, mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid, hingga dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh daerah.
Sunggono juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat ini akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara lebih akurat dan transparan, memastikan bahwa yang diterima adalah anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan.
Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat oleh akses dan kesempatan pendidikan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah di Indonesia.
“Sekolah Rakyat akan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, dan kami berharap ini dapat membantu anak-anak dari keluarga miskin agar mereka bisa meraih pendidikan yang lebih baik,” jelas Sunggono.
Selain itu, program Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan berbagai program unggulan pemerintah, termasuk renovasi dan revitalisasi sekolah, serta pelaksanaan sekolah unggulan dan sekolah taruna Indonesia. Sunggono menegaskan bahwa ini semua adalah langkah besar untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, menuju Indonesia Emas 2045.
“Program ini adalah upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, serta memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutupnya.(*/adv)
