TENGGARONG SEBERANG– Ahyani Fadianur Diani Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuka Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 atas Seluruh Perangkat Daerah Kukar pada Kamis (29/5/25).
Pendampingan ini dilaksanakan di Ruang Serbaguna Dispora, Kompleks Olahraga Aji Imbut Tenggarong Seberang.
Kegiatan ini diikuti oleh para asesor perwakilan perangkat daerah dan kecamatan. Tampak hadir juga di acara tersebut para Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Unsur Forkopimcam Kecamatan, beserta Kepala Bagian Sekdakab Kukar.
Kata Ahyani, bagi Pemerintah Daerah filosofi unsur dari kegiatan pengisian kertas kerja SPIP dan Manajemen Resiko yaitu menekankan tentang pentingnya menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dengan identifikasi dan pengelolaan resiko maupun melakukan aktivitas pengendalian yang tepat dalam mencapai tujuan organisasi.
Adanya penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi memastikan setiap kebijakan, program serta kegiatan Pemerintah Daerah bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum, mekanisme pengendalian yang jelas dalam setiap prosesnya bisa meminimalisasi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.
SPIP terintegrasi bisa memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan deteksi potensi adanya kecurangan sejak dini.
Pemda bisa melakukan identifikasi titik-titik rawan korupsi, suap maupun penyimpangan pada pengelolaan anggaran.
Di pengelolaan keuangan daerah, SPIP sangat membantu saat menyusun dan melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif.
Hal ini bisa mengurangi pemborosan maupun kebocoran anggaran. Selain itu juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar ditujukan untuk kepentingan publik.
Dirinya mengatakan Pemda mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan pembangunan yang ada di daerahnya.
Terdapat 3 komponen yang berhubungan erat pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah yakni SPIP yang fungsinya untuk membantu mengendalikan resiko dan meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan.
SPIP juga berfungsi untuk manajemen risiko yakni membantu mengadakan identifikasi serta mengelola risiko yang dapat berpengaruh pada kinerja pemerintahan
Fungsi ketiga yakni manajemen kinerja yang membantu mengukur serta meningkatkan kinerja pemerintahan.
Integrasi dari ketiga komponen tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatkan akuntabilitas, transparansi, mengurangi risiko maupun meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga untuk mendorong peingkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik.
Dia menyebutkan asesor mempunyai peran penting untuk penilaian SPIP. Selain itu, asesor juga harus memiliki kemampuan dalam melakukan evaluasi yang obyektif serta independen terhadap pengendalian intern pada kebijakan perangkat daerahnya.
Asesor juga bisa melaksanakan identifikasi kelemahan maupun kekurangan dalam pengendalian intern perangkat daerah.
Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern juga harus bisa dilakukan asesor.
Sehingga ditekankan supaya para asesor bisa serius menyimak materi serta penjelasan terkait tata cara Pengisian Kertas Kerja SPIP. Hal ini dilakukan agar hasil isian Kertas Kerja SPIP kualitas dan kuantitas bisa sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun ketentuan-ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.
Oleh sebab itu, asesor harus bisa memberi data yang dapat dipakai pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern, mengurangi resiko maupun meningkatkan akuntabilitas.
“Semoga dampak dari kegiatan ini dapat membantu asesor meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam mengisi kertas kerja SPIP dan melakukan penilaian yang efektif, semoga kegiatan ini juga dapat meningkatkan level penilaian SPIP Kabupaten Kutai Kartanegara,” isi sambutan Bupati Edi Damansyah yang disampaikan Ahyani.
