BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan memastikan seluruh anak tetap mendapat akses pendidikan meski tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah negeri.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Gasali mengatakan, pemerintah telah menyiapkan alternatif melalui kerja sama dengan sekolah swasta. Biaya pendidikan bagi peserta didik yang masuk dalam program tersebut ditanggung melalui APBD Kota Balikpapan.
Gasali menjelaskan, Komisi IV sejak awal pelaksanaan SPMB melakukan pemantauan langsung untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
“Tanggal 2 Juli proses SPMB sudah ditutup dan hasilnya diumumkan. Selanjutnya pada 6 Juli dilakukan daftar ulang. Sejak awal pembukaan SPMB, kami dari Komisi IV turun langsung ke lapangan untuk melihat prosesnya. Dari hasil evaluasi, pelaksanaan berjalan sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku,” ujar Gasali, Senin (6/8/2026).
Persaingan Sekolah Negeri Masih Ketat
Meski proses SPMB dinilai berjalan sesuai aturan, Gasali mengakui masih terdapat keresahan di kalangan orang tua. Persaingan nilai yang ketat membuat sebagian calon siswa belum mendapatkan tempat di sekolah negeri.
Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh membuat anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
“Memang masih ada keresahan masyarakat terkait anak-anak mereka yang belum terfasilitasi masuk sekolah negeri karena persaingan nilai cukup ketat. Namun kami pastikan akan ada solusi. Tidak mungkin masyarakat tidak sekolah. Yang terpenting adalah anak tetap mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Karena itu, Gasali meminta orang tua tidak hanya berorientasi pada sekolah negeri. Pemerintah Kota Balikpapan telah menggandeng 15 sekolah swasta untuk menyediakan layanan pendidikan tanpa membebani peserta didik dengan biaya SPP maupun uang pangkal.
“Harapan saya kepada wali murid, yang penting anak bisa sekolah dan tidak memilih-milih. Pemerintah sudah bekerja sama dengan 15 sekolah swasta, sehingga biaya SPP maupun uang pangkal ditanggung melalui APBD Kota Balikpapan. Jadi masyarakat tetap bisa memperoleh layanan pendidikan tanpa terbebani biaya tersebut,” katanya.
SMP PJHI Jadi Pilihan di Balikpapan Timur
Gasali menyebut SMP PJHI di Balikpapan Timur menjadi salah satu sekolah swasta yang telah bergabung dalam program kerja sama tersebut.
Respons masyarakat terhadap sekolah itu disebut cukup tinggi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sudah terdapat sekitar dua rombongan belajar dengan lebih dari 70 calon siswa.
“Di Balikpapan Timur, Alhamdulillah ada SMP PJHI yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. Peminatnya cukup banyak, bahkan saya mendapat informasi sudah terisi sekitar dua rombongan belajar dengan lebih dari 70 calon siswa. Ada juga yang sejak awal memang langsung memilih SMP PJHI sebagai pilihan utama,” ungkapnya.
DPRD Dorong Tambah Sekolah Mitra
Ke depan, Komisi IV akan mendorong semakin banyak sekolah swasta yang memenuhi standar sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan administrasi untuk bergabung dalam program pemerintah.
Gasali menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi lebih cepat untuk menambah daya tampung siswa dibandingkan membangun sekolah baru dari awal.
Pembangunan sekolah negeri membutuhkan waktu, mulai dari penyediaan lahan dan gedung hingga pemenuhan fasilitas serta tenaga pendidik. Karena itu, sekolah swasta yang sudah siap dinilai dapat langsung dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan.
“Kami ingin lebih banyak SMP swasta yang siap secara sarana, prasarana, tenaga pengajar, dan administrasi dapat bekerja sama dengan pemerintah. Dengan begitu, kapasitas penerimaan siswa bisa segera bertambah,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD tetap membuka kemungkinan penambahan fasilitas pendidikan baru jika memang diperlukan berdasarkan kebutuhan wilayah.
“Namun jika memang menjadi kebutuhan wilayah, kami tetap akan mendorong penambahan fasilitas pendidikan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” pungkasnya.
