BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan padat, khususnya di Jalan MT Haryono dan Jalan Mayor Polisi Zainal Arifin, yang lebih dikenal sebagai kawasan Jalan Beller. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Pemkot mengambil langkah cepat dengan melakukan pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal sebagai bagian dari strategi jangka menengah pengendalian banjir.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPU Balikpapan, Jen Supriyanto, menyampaikan bahwa kegiatan pengerukan dilakukan secara mandiri oleh Pemkot karena belum turunnya anggaran yang memadai dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. “Saat ini, pengerukan menjadi tindakan paling mendesak. Fungsinya adalah untuk menampung air hujan agar tidak langsung meluap ke permukiman. Kami targetkan pengerjaan tahap awal selesai dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Jen, Jumat (9/5/2025).
DAS Ampal merupakan salah satu titik paling rawan banjir di Balikpapan. Oleh karena itu, pengerukan menjadi langkah strategis. Untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, personel TNI dilibatkan guna membantu dalam penanganan teknis, termasuk membuka akses alat berat serta mengatur pemindahan material.
Proyek ini membutuhkan total lahan seluas 10 hektare. Hingga saat ini, Pemkot telah berhasil membebaskan sekitar 9,4 hektare. Namun, sisanya masih dalam proses negosiasi karena beberapa bidang tanah mengalami tumpang tindih kepemilikan. Pemerintah telah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp43,5 miliar, sebagian di antaranya telah disalurkan melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan.
Selain pengerukan, Pemkot juga menyusun tiga strategi utama pengendalian banjir, yaitu pelebaran drainase, pembangunan bendali, serta penambahan rumah pompa. Dari ketiga strategi tersebut, pembangunan bendali saat ini dinilai sebagai solusi paling realistis untuk jangka panjang dalam menekan risiko banjir yang berulang di kota ini.
