BALIKPAPAN – Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan nasional setelah Kementerian Investasi dan Hilirisasi menetapkan kota ini sebagai tuan rumah pelatihan peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha bagi pemerintah daerah di wilayah Kalimantan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan PTSP dari seluruh provinsi di Kalimantan dan berlangsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Balikpapan, yang pada tahun 2024 meraih predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PAN-RB.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan, Hasbullah Helmi, menuturkan bahwa keberhasilan Balikpapan menjadi rujukan nasional tidak lepas dari komitmen terhadap digitalisasi dan inovasi layanan publik.
“Kami sudah melakukan berbagai inovasi berbasis digital yang sangat membantu mempercepat perizinan. Investor kini mendapatkan kemudahan dan kepastian layanan,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).
Hasilnya terlihat nyata. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi di Balikpapan mencapai Rp19,8 triliun, menjadikan kota ini sebagai salah satu kontributor investasi terbesar di Kalimantan Timur.
Helmi berharap daerah lain dapat mengadopsi langkah serupa. Menurutnya, sebagian besar wilayah di Kalimantan masih mengandalkan sistem manual dalam proses perizinan, yang membuat pelayanan lambat dan kurang efisien.
“Balikpapan sudah hampir seluruhnya beralih ke sistem digital dengan berbagai inovasi yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha,” jelasnya.
Beberapa inovasi unggulan yang diterapkan Pemkot Balikpapan antara lain:
SPONTAN (Sistem Perizinan Online Tanpa Antrian), untuk memproses perizinan non-OSS secara cepat dan efisien.
SADAP (Satu Data Perizinan), yang memungkinkan pertukaran data lintas instansi.
Si Jempol (Sistem Jemput Bola Langsung), layanan jemput bola yang hadir di pusat perbelanjaan guna memudahkan pelaku usaha mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).
Selain itu, Balikpapan juga menghadirkan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, memastikan semua warga mendapat akses setara terhadap pelayanan publik.
Helmi menegaskan, keberhasilan Balikpapan menjadi contoh bahwa kemajuan daerah tidak harus seragam. Setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik yang bisa dikembangkan sesuai kemampuan masing-masing.
“Kalau dari kegiatan ini mereka mau mencontoh Balikpapan, silakan. Tapi yang penting, setiap daerah mampu menangkap peluang sesuai dengan karakteristiknya,” tuturnya.
Ia juga mencontohkan Yogyakarta, yang memiliki target investasi lebih kecil, sekitar Rp300 miliar, karena keterbatasan lahan dan peluang investasi baru. “Target investasi harus realistis dan sesuai kemampuan daerah. Pemerintah pusat tentu sudah memperhitungkan potensi sebelum menetapkan target,” pungkasnya.
Dengan berbagai terobosan digital tersebut, Balikpapan kini tidak hanya menjadi kota penopang investasi di Kalimantan Timur, tetapi juga model nasional dalam pelayanan publik dan digitalisasi perizinan yang efisien, inklusif, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.
