BALIKPAPAN – Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Pemangkasan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menyebut kebijakan tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Sebab, pengurangan TKD secara otomatis menekan kapasitas fiskal Balikpapan untuk membiayai kegiatan prioritas, terutama yang bersumber dari aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan.
“Kalau biasanya kami bisa mengakomodasi sepuluh usulan aspirasi masyarakat, tahun depan kemungkinan akan berkurang di bawah itu. Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap komitmen kami kepada konstituen,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Kamis (6/11/2025).
Japar menjelaskan, Pemkot Balikpapan telah menginformasikan bahwa pemotongan anggaran dari pusat mencapai Rp1,3 triliun pada APBD Murni 2026. Dengan besaran tersebut, pemerintah daerah harus menata ulang prioritas pembangunan agar tetap sejalan dengan kebutuhan dasar warga.
“Situasi ini bukan hanya terjadi di Balikpapan, tetapi juga di banyak daerah lain. Sebab sebagian besar anggaran kini terserap untuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP),” jelasnya.
Meski begitu, Japar menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD tidak akan dihapus dari daftar program. Namun, realisasinya kemungkinan akan tertunda hingga kondisi keuangan daerah kembali stabil.
“Kami tegaskan kepada masyarakat, aspirasi tetap ada dan tidak dibatalkan. Hanya saja pelaksanaannya menunggu kesiapan anggaran. Jadi ini soal waktu, bukan pembatalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Balikpapan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program prioritas seperti perbaikan infrastruktur lingkungan, fasilitas sosial, dan peningkatan ekonomi masyarakat tetap berjalan meski dalam keterbatasan fiskal.
Japar berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan pemangkasan TKD agar tidak menghambat pembangunan di tingkat lokal. “Ruang fiskal daerah perlu dijaga agar pelayanan publik tetap optimal. Kami tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan anggaran yang ada,” pungkasnya.
