BALIKPAPAN – Penyaluran bantuan pangan nasional di Kota Balikpapan hingga kini masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran penerima manfaat. Meski program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, pelaksanaannya di lapangan kerap terhambat oleh masalah validitas data penerima yang ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah, menambah, atau memverifikasi ulang daftar penerima bantuan.
“Data penerima itu langsung ditetapkan oleh pusat. Kami di daerah hanya melaksanakan penyaluran sesuai nama yang sudah terdaftar dalam sistem,” ujar Sri, Sabtu (8/11/2025).
Ia menjelaskan, data tersebut bersumber dari basis data kemiskinan nasional yang dikelola kementerian terkait. Namun, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah, tidak jarang terdapat penerima yang sudah tidak layak namun masih terdata, sementara warga yang baru jatuh miskin justru belum tercatat.
Untuk periode Oktober–November 2025, Balikpapan mendapatkan alokasi bagi 9.356 keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng Minyakita, yang disalurkan dalam dua tahap.
DKP3 memastikan proses distribusi dilakukan dengan pengawasan ketat. Tim lapangan juga memantau stok di gudang Bulog dan memverifikasi dokumen administrasi sebelum penyaluran dilakukan. “Kami pastikan bantuan tersalurkan sesuai data resmi, dan semua laporan direkap secara berkala,” jelas Sri.
Meski tidak dapat mengubah data penerima, DKP3 tetap membuka kanal aduan masyarakat untuk menampung laporan terkait ketidaktepatan sasaran atau data ganda. Laporan tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
Sri juga menyoroti belum optimalnya sistem digitalisasi validasi data nasional di tingkat kelurahan. Beberapa petugas masih membutuhkan pendampingan teknis untuk memastikan input data berjalan akurat. “Digitalisasi penting untuk transparansi, tapi pelaksanaannya memang belum sepenuhnya mulus,” tegasnya.
Ia berharap ke depan, pemerintah pusat dapat lebih sering melakukan sinkronisasi data bersama daerah. “Daerah lebih memahami kondisi riil warganya. Jika kami dilibatkan dalam proses verifikasi, hasilnya tentu akan lebih akurat,” tandas Sri.
Dengan evaluasi berkelanjutan dan koordinasi lebih erat antara pusat dan daerah, diharapkan program bantuan pangan nasional di Balikpapan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan di tengah dinamika ekonomi kota penyangga Ibu Kota Nusantara ini.
