BALIKPAPAN – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Balikpapan hingga kini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan, Edy Gunawan, menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan, mulai dari penetapan lokasi hingga pelaksanaannya, berada di bawah kewenangan penuh Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah kota hanya bertugas menyiapkan lahan dan memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan.
Edy mengatakan bahwa Dinsos Balikpapan telah mengajukan dua lokasi alternatif yang dinilai paling memungkinkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan berasrama tersebut. Kedua lokasi berada di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian karena sejumlah syarat administratif dan teknis masih dalam proses verifikasi oleh pihak kementerian.
“Kami sudah ajukan dua lokasi, tetapi belum bisa memastikan apakah Sekolah Rakyat jadi dibangun atau tidak. Ada syarat yang harus dipenuhi, seperti luas lahan minimal 5 hektare dan maksimal 7 hektare, status tanah harus milik pemerintah, serta kesiapan jalur listrik dan air,” terang Edy saat ditemui di Balai Kota Balikpapan, Rabu (19/11/2025).
Salah satu kendala terbesar yang dihadapi, menurutnya, adalah persoalan infrastruktur dasar, khususnya suplai air bersih. Beberapa lokasi calon lahan harus menunggu kesiapan jaringan air dari PDAM sehingga belum dapat dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan Kemensos. Kesiapan infrastruktur ini menjadi faktor utama karena Sekolah Rakyat merupakan fasilitas pendidikan berasrama yang menuntut ketersediaan layanan dasar yang memadai.
Edy menegaskan bahwa meski dokumen pengajuan telah dikirimkan ke pemerintah pusat, pihaknya masih menunggu arahan dan persetujuan resmi. Ia menyebutkan bahwa kehati-hatian sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan administratif, mengingat beberapa daerah lain mengalami pembangunan Sekolah Rakyat meski data dan dokumennya belum sepenuhnya lengkap.
“Semua fasilitas nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah. Karena itu harus benar-benar dipertimbangkan. Di beberapa kota lain, ada yang administrasinya belum lengkap tapi pembangunannya sudah berjalan. Ini yang tidak ingin kita ulangi,” ujarnya.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan lembaga pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, mulai tingkat SD hingga SMA. Untuk dapat mengikuti pendidikan di sana, calon peserta didik harus melalui proses asesmen oleh Dinas Sosial guna memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria sasaran.
“Anak-anak yang sekolah di sana harus siap tinggal di asrama. Sasaran utamanya adalah keluarga tidak mampu dan harus melalui asesmen Dinsos,” tambah Edy.
Selama menunggu kepastian pembangunan di Balikpapan, pemerintah masih mengirimkan anak-anak yang memenuhi syarat ke Sekolah Rakyat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Baru-baru ini, dua siswa jenjang SMA dan dua siswa jenjang SD kembali dikirim untuk mengikuti program pendidikan tersebut.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan fasilitas pendidikan inklusif, Edy berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan keputusan. “Kami menunggu arahan pusat. Kalau semua syarat terpenuhi, tentu ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak Balikpapan yang membutuhkan,” pungkasnya.
