BALIKPAPAN — Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan medis. Menurutnya, DPRD siap mengambil langkah konkret dengan mengundang pihak BPJS untuk membahas berbagai kendala yang sering dikeluhkan warga.
Saat ditemui di kantor DPRD Balikpapan, Gasali menuturkan bahwa daerah memang wajib menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya di lapangan harus tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. “Kita paham bahwa kebijakan BPJS ini diatur dari pusat, tapi bukan berarti kita di daerah tidak bisa memberikan masukan. Yang penting pelayanannya jangan mempersulit peserta,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Gasali menambahkan, Komisi IV akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan untuk membahas secara detail mekanisme pelayanan dan kendala teknis yang terjadi di lapangan. Ia menegaskan bahwa rapat tersebut harus dihadiri langsung oleh kepala cabang BPJS agar pembahasan bisa menghasilkan solusi konkret. “Kami tidak ingin hanya mendengar dari perwakilan teknis. Kepala cabang harus hadir supaya keputusan bisa langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gasali menyoroti adanya sejumlah standar penyakit dan pelayanan medis yang belum tercover BPJS, yang dinilai masih menjadi masalah utama bagi peserta. Menurutnya, situasi ini kerap membuat masyarakat kecewa karena merasa tidak mendapat perlindungan penuh dari program jaminan kesehatan nasional. “Ada beberapa kategori penyakit yang belum ditanggung BPJS, dan ini sering jadi keluhan. Kami akan bahas bagaimana agar hal itu bisa dicarikan jalan keluarnya,” jelasnya.
Politikus yang dikenal vokal dalam isu kesehatan ini juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, BPJS, dan fasilitas kesehatan di Balikpapan. Ia menyebut, kerja sama yang baik antarinstansi akan memastikan pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. “Pelayanan kesehatan harus cepat, adil, dan manusiawi. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit oleh aturan yang kaku,” katanya.
Gasali juga berharap BPJS dapat memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta. Dengan begitu, potensi kesalahpahaman di lapangan bisa diminimalkan. “Kita tidak ingin ada kebijakan yang simpang siur atau membingungkan. Semua harus jelas dan mudah diakses,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya bagi peserta BPJS. “Kami di DPRD akan terus memastikan agar BPJS benar-benar memberi manfaat dan tidak menjadi beban. Tujuannya hanya satu: masyarakat Balikpapan harus merasa dilayani, bukan dipersulit,” pungkas Gasali.
