BALIKPAPAN-Keluhan buruh soal layanan kesehatan tak berhenti di ruang rapat. DPRD Kota Balikpapan langsung mengambil langkah tegas dengan berencana memanggil seluruh manajemen rumah sakit (RS) di Kota Minyak untuk evaluasi menyeluruh.
Langkah ini ditegaskan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama serikat buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026).
Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul banyaknya keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai belum optimal, mulai dari antrean panjang hingga kendala administratif yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Komisi IV kami minta untuk memanggil seluruh manajemen rumah sakit bersama pihak terkait agar persoalan ini tidak berlarut,” tegas Alwi.
Tak hanya rumah sakit, DPRD juga akan menghadirkan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan dalam forum khusus tersebut. Tujuannya, memastikan adanya sinkronisasi kebijakan dan solusi konkret atas persoalan layanan kesehatan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyatakan pihaknya segera menindaklanjuti instruksi tersebut dengan mengirimkan surat resmi kepada seluruh pihak terkait.
“Kami akan bersurat ke semua rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kesehatan agar duduk bersama, menyamakan persepsi, dan membahas teknis pelayanan secara detail,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga meminta data rumah sakit yang diduga tidak menjalankan pelayanan sesuai ketentuan untuk dibahas lebih lanjut dalam forum resmi.
Langkah ini diambil setelah RDP sebelumnya dinilai belum menghasilkan solusi optimal, lantaran ketidakhadiran sejumlah pihak kunci, termasuk BPJS Kesehatan dan manajemen rumah sakit.
DPRD menilai, pertemuan lanjutan yang menghadirkan seluruh pemangku kepentinga termasuk perwakilan buruh, akan menjadi momentum penting untuk membongkar akar persoalan di lapangan. “Harapannya, kejadian seperti penolakan pasien atau kendala administratif tidak terulang lagi,” pungkasnya.(*)
