BALIKPAPAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan buruh, mulai dari aspek pengupahan, kesehatan, hingga perlindungan tenaga kerja.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, usai menerima aspirasi serikat pekerja dalam momentum Hari Buruh Internasional 2026, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, Jumat (1/5/2026).
Budiono menyampaikan harapannya agar para pekerja di Balikpapan dapat terus mengalami peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.
“Harapannya buruh semakin sejahtera, baik dari sisi upah, kesehatan, maupun perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.
Terkait aspirasi pengupahan, ia menjelaskan bahwa masukan dari serikat pekerja akan dibahas melalui mekanisme tripartit yang melibatkan buruh, pemerintah, dan pengusaha. Menurutnya, kondisi upah di Balikpapan menunjukkan tren peningkatan dibanding sebelumnya di tingkat provinsi Kalimantan Timur.
“Balikpapan sudah mengalami kenaikan posisi dibanding daerah lain di Kaltim, namun tentu harapannya bisa lebih baik lagi. Ini akan dibahas bersama di forum tripartit,” jelasnya.
Selain pengupahan, DPRD juga menyoroti layanan BPJS Kesehatan, khususnya terkait peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Budiono mengungkapkan adanya pengurangan sekitar 7.000 peserta PBI akibat kebijakan dari pemerintah pusat.
“Ke depan akan kita usulkan kembali agar bisa terakomodasi. Data tersebut akan diverifikasi bersama Dinas Sosial,” katanya.
DPRD juga berencana menjadwalkan pertemuan khusus antara BPJS Kesehatan dan perwakilan buruh untuk membahas berbagai persoalan layanan, termasuk penyakit yang belum tercover serta antrean panjang di rumah sakit.
“BPJS harus memberikan solusi karena antrean di rumah sakit cukup tinggi dan masih ada layanan yang belum tercover,” tegasnya.
Di sisi lain, Budiono mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk sektor kesehatan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan yang perlu segera diselesaikan.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS, dan pihak terkait dapat diperkuat guna memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya buruh, dapat berjalan optimal. “Kami akan terus kawal agar seluruh program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(*)
