BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat persiapan dan pelaksanaan proyek infrastruktur tahun 2025. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah keterlambatan akibat penyesuaian terhadap sistem pengadaan barang dan jasa berbasis e-Katalog versi terbaru yang kini diterapkan pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa perubahan sistem e-katalog berpotensi memunculkan hambatan administratif apabila tidak segera diantisipasi OPD teknis. Menurutnya, percepatan adaptasi dan kesiapan administratif dibutuhkan agar proses kontraktual dengan pihak penyedia jasa tidak terhambat.
“Perubahan sistem ini harus segera dipahami dan diikuti oleh OPD. Kalau terlambat menyesuaikan, kontrak kerja bisa molor dan berdampak pada target penyelesaian proyek 2025,” ujar Yono, Rabu (12/11).
DPRD disebut aktif berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) serta OPD lainnya untuk memastikan seluruh paket pekerjaan dapat dimulai lebih cepat dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Yono menegaskan bahwa DPRD tidak ingin ada proyek yang melampaui batas waktu perencanaan.
“Kami targetkan seluruh pekerjaan harus tuntas pada 2025. Jangan sampai ada kegiatan yang melampaui tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.
Tak hanya persoalan administrasi, Yono juga menyoroti disiplin kontraktor sebagai faktor kunci penyelesaian proyek tepat waktu. Ia mengungkapkan bahwa DPRD pernah menunda pencairan pembayaran kepada kontraktor sebagai bentuk kontrol kualitas dan komitmen penyelesaian proyek.
“Penundaan pembayaran itu dilakukan agar kontraktor menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Ini demi menjaga kualitas pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, Yono berharap kondisi cuaca, kesiapan teknis, dan proses perizinan berjalan lancar sehingga seluruh tahapan dapat dilaksanakan tepat waktu. Ia menekankan bahwa sinergi antar-lembaga menjadi penentu keberhasilan pembangunan infrastruktur.
“Yang terpenting adalah kerja bersama. Semua pihak harus memastikan pembangunan berjalan maksimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.
DPRD Balikpapan juga menyoroti sejumlah proyek prioritas yang dianggap memiliki manfaat besar bagi warga, seperti pembangunan drainase lingkungan, peningkatan penerangan jalan umum (PJU), serta perbaikan fasilitas publik di kawasan padat penduduk.
“Proyek drainase dan penerangan jalan harus dipercepat karena manfaatnya nyata bagi masyarakat. Infrastruktur dasar ini menyentuh kebutuhan langsung warga,” tutup Yono.
