BALIKPAPAN — Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar Kamis (20/11/2025) di Hotel Grand Senyiur menjadi ajang penting bagi Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum terhadap penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda ini menyoroti penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah dan arah kebijakan belanja yang dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat dipimpin unsur pimpinan DPRD dan dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan, jajaran Forkopimda, serta pejabat dari berbagai perangkat daerah. Dalam forum tersebut, Haris selaku juru bicara Fraksi PDIP menguraikan sejumlah catatan strategis yang berfokus pada transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
Haris menegaskan bahwa Balikpapan, sebagai salah satu kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), membutuhkan pengelolaan anggaran yang jauh lebih komprehensif dan visioner. “Kami Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar APBD 2026 dirumuskan dengan mengedepankan efisiensi, akuntabilitas, serta penguatan program prioritas daerah,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama PDIP adalah peningkatan pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan yang dinilai masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan fasilitas, ketimpangan sarana, hingga beban biaya yang membebani masyarakat. Haris meminta agar pemerintah kota menempatkan isu pendidikan sebagai prioritas utama dalam penganggaran 2026.
Selain itu, Fraksi PDIP mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki orientasi program yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi warga. “Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Haris juga menegaskan komitmen Fraksi PDIP untuk membuka ruang pembahasan mendalam bersama pemerintah kota. “Kami Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan intensif agar penyusunan APBD berlangsung profesional, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDIP berharap masukan tersebut dapat menjadi rujukan dalam perumusan APBD 2026 sehingga Balikpapan dapat terus berkembang sebagai kota yang sejahtera, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.
