BALIKPAPAN-Di tengah tantangan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Kamis (26/2/2026), guna memperkuat strategi pengelolaan keuangan daerah.
Rombongan legislatif Tarakan diterima jajaran Sekretariat DPRD Balikpapan untuk bertukar informasi dan pengalaman terkait dampak kebijakan fiskal nasional terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Ketua I DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, menjelaskan bahwa fokus utama kunjungan tersebut adalah membahas dampak pemotongan TKD terhadap kemampuan fiskal daerah, serta mencari strategi agar program pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami berdiskusi mengenai dampak pemotongan TKD dan langkah-langkah agar pembangunan tetap optimal,” ujar Herman kepada awak media.
Menurut Herman, pengurangan TKD berdampak signifikan terhadap struktur APBD Kota Tarakan. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai Balikpapan dapat menjadi referensi karena memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Tarakan, yakni sebagai kota perdagangan dan jasa. “Tarakan dan Balikpapan ini satu kampung. Kami ingin berbagi pengalaman dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Saat ini, PAD Tarakan masih didominasi sektor pajak dan retribusi. Tanpa dukungan sumber daya alam yang signifikan, Tarakan dituntut memaksimalkan potensi sektor lain.
Dalam menghadapi tantangan fiskal tersebut, DPRD Tarakan mendorong optimalisasi sektor perdagangan, jasa, serta pengembangan potensi pariwisata. Herman mengungkapkan bahwa potensi wisata seperti kawasan pantai dan kearifan lokal budaya tengah digarap lebih serius agar mampu berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Potensi wisata kami ada, termasuk pantai dan budaya lokal. Ini yang sedang kami tingkatkan agar bisa memberikan kontribusi lebih besar,” tuturnya.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Tarakan berharap memperoleh masukan konstruktif dari Balikpapan dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.(*)
