BALIKPAPAN-Rencana pembangunan Sekolah Rakyat dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan pendidikan di Kota Balikpapan, terutama tingginya persaingan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan masih adanya anak putus sekolah di wilayah pinggiran kota.
Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan pemerintah pusat, yang patut didukung oleh pemerintah daerah karena memiliki dampak langsung terhadap akses pendidikan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat dapat membantu mengurangi polemik tahunan saat pelaksanaan SPMB, terutama akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Balikpapan.
“Dibangunnya Sekolah Rakyat ini tujuannya, untuk mengurai persoalan yang setiap tahun selalu muncul saat SPMB. Ini tentu sangat membantu daerah,” ujar Hamid, pada Rabu (13/5/2026).
Politisi PKB ini menilai, program tersebut juga menjadi peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun yang putus sekolah agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Sekolah Rakyat ini membantu anak-anak yang hari ini putus sekolah agar bisa teratasi dan terbantu,” katanya.
Hamid menegaskan DPRD Balikpapan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut, terlebih karena merupakan bagian dari kebijakan nasional yang langsung berada di bawah arahan pemerintah pusat.
“Sebagai daerah tentu kami taat dan mendukung kebijakan pemerintah pusat, apalagi ini langsung menjadi perhatian Presiden,” ujarnya.
Meski Balikpapan telah menerapkan pendidikan gratis di sekolah negeri, menurut Hamid kapasitas sekolah yang tersedia masih belum mampu menampung seluruh kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan dengan pertumbuhan penduduk tinggi.
Oleh karena itu, pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Balikpapan Utara maupun Balikpapan Timur dinilai sangat relevan, untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat di daerah pinggiran kota.
“Sekolah negeri kita memang masih terbatas. Kalau Sekolah Rakyat dibangun di wilayah Utara atau Timur, itu sangat tepat karena daerah sana masih membutuhkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program tersebut, agar benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Hamid, Sekolah Rakyat menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan, agar tidak kehilangan akses pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Hadirnya program tersebut, DPRD berharap pemerataan layanan pendidikan di Balikpapan dapat semakin meningkat, sekaligus menekan angka putus sekolah dan kepadatan peserta didik di sekolah negeri setiap tahun.(*)
