BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al-Qadri, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tekanan akibat penurunan pendapatan. Meski begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan yang tergolong tinggi di antara kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur menjadi penopang utama bagi stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Saat diwawancarai di Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (10/11/2025), Alwi mengaku cukup khawatir dengan tren penurunan yang terjadi, baik dari sisi dana transfer maupun sektor pendukung lainnya. Ia bahkan menyebut kondisi ini membuat pemerintah kota perlu berhati-hati dalam menyusun kebijakan anggaran ke depan.
“Jadi lumayan stres ini, penurunannya sangat terasa. Ada kemungkinan APBD kita nanti akan dipisit (disesuaikan),” ujar Alwi dengan nada serius.
Menurutnya, meski belum sampai pada tahap pembahasan penyesuaian resmi, tren penurunan tersebut sudah mulai terlihat dari berbagai laporan keuangan daerah. Namun, ia bersyukur karena Balikpapan masih memiliki PAD yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Kaltim.
“Kita untungnya termasuk salah satu kota dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur yang PAD-nya paling tinggi. Itu yang menolong kita,” jelasnya.
Namun, Alwi juga tidak menampik bahwa meskipun PAD tinggi, beban pengeluaran dan potongan anggaran dari pusat juga cukup besar. “Ya, potongannya juga lumayan besar. Jadi meskipun PAD kita tinggi, tantangannya tetap ada,” tambahnya.
Ia mencontohkan bahwa sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan jasa masih menjadi penyumbang utama PAD Kota Balikpapan. Posisi Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur juga menjadi keuntungan tersendiri karena perputaran ekonomi tetap terjaga.
“Balikpapan ini kan pintu gerbang Kalimantan Timur. Jadi kita terbantu dari sektor hotel, restoran, dan lainnya. Itu yang membuat PAD kita tetap kuat,” pungkasnya.
Alwi menegaskan, DPRD bersama Pemkot akan terus mengawal pengelolaan keuangan daerah agar tetap sehat dan efisien di tengah tantangan ekonomi yang tidak menentu, sambil memastikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.
