BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelesaian pembayaran kompensasi bagi ratusan pekerja yang hingga kini belum menerima haknya. Dalam rapat yang digelar di kantor DPRD Balikpapan, Rabu (29/10/2025), Alwi meminta agar seluruh pihak terkait segera menuntaskan kewajiban tersebut dalam waktu maksimal dua hari ke depan demi menjaga kondusivitas kota.
“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Saya ingin mengingatkan kembali hasil kesepakatan rapat pada 2 September lalu bersama Komisi IV. Ada lima poin penting yang disepakati bersama, namun belum seluruhnya dijalankan,” ujar Alwi membuka rapat.
Menurutnya, sebagian persoalan terkait keterlambatan pembayaran gaji sudah terselesaikan, termasuk gaji bulan Juli dan Agustus yang sempat tertunda namun akhirnya dibayarkan meskipun tanpa denda. Namun, persoalan utama kini terletak pada pembayaran kompensasi bagi pekerja, yang seharusnya diselesaikan satu minggu setelah perhitungan disahkan oleh pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur.
“Masalahnya, sekarang sudah berjalan lima minggu. Dari sekitar 300 karyawan, baru 145 orang yang dibayar, sementara 158 lainnya belum menerima hak mereka. Nilainya mencapai Rp1,48 miliar berdasarkan perhitungan resmi dari Disnaker,” jelas Alwi.
Ia menegaskan, angka tersebut bukan klaim sepihak dari serikat pekerja, melainkan hasil verifikasi resmi Disnaker Balikpapan dan pengawas provinsi. Karena itu, DPRD menilai tidak ada alasan lagi untuk menunda pembayaran.
Alwi juga menyoroti adanya informasi bahwa pihak RDMP JO telah membayarkan dana Rp6,8 miliar kepada kontraktor Congwon/PT ERA, namun sebagian belum diteruskan kepada para pekerja.
“Kalau dana Rp6,8 miliar sudah ditransfer, mestinya bisa tercover. Pertanyaannya, ke mana sisanya? Ini harus segera dijelaskan,” tegasnya.
Bentuk keseriusannya terlihat saat Alwi mengaku rela meninggalkan rapat paripurna DPRD demi mengawal langsung persoalan ini.
“Saya tinggalkan paripurna demi teman-teman pekerja. Saya ingin persoalan ini clear dan clean. Tidak cukup hanya janji atau rapat, tapi harus ada aksi nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Balikpapan merupakan salah satu kota paling kondusif di Indonesia. Karena itu, dirinya tidak ingin ketenangan kota terganggu oleh aksi massa akibat lambannya penyelesaian hak pekerja.
“Saya sudah mendapat informasi dari Kapolres, besok ada rencana demo besar. Kalau masalah ini bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari, tidak perlu ada demo. Tapi ini harus serius,” katanya menekankan.
Dalam berita acara yang telah ditandatangani bersama Komisi IV DPRD, Disnaker, PT Kilang Pertamina, hingga serikat pekerja KSPSI, disepakati bahwa pembayaran kompensasi harus rampung dalam waktu satu minggu. Namun hingga kini, komitmen itu belum terealisasi sepenuhnya.
“Kalau sudah ditandatangani bersama tapi tidak dijalankan, ini bisa dibawa ke ranah hukum. Kita sudah sepakat, harus diselesaikan,” tegas Alwi menutup rapat.
Dengan nada penuh keprihatinan, Ketua DPRD Balikpapan itu menegaskan tidak ingin melihat Balikpapan harus viral karena kericuhan.
“Jangan sampai warga Balikpapan yang selama ini sabar dan tertib justru disakiti. Saya berharap masalah ini diselesaikan secara adil dan cepat, tanpa perlu gejolak,” pungkasnya.
