BALIKPAPAN-Langkah progresif Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui ajang Wali Kota Awards Bidang Pengawasan tahun 2024. Namun di balik penghargaan tersebut, ada pesan kuat yang ingin ditegaskan: pengawasan bukan lagi sekadar kewajiban, tapi budaya.
Ajang tahunan ini menjadi momentum penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya akuntabilitas, integritas, dan manajemen risiko di setiap lini birokrasi.
“Ini bukan soal lomba atau piala, tapi membentuk kebiasaan. Pengawasan harus menjadi budaya kerja seluruh OPD,” ujar Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat membuka kegiatan yang digelar di Auditorium Balai Kota, Kamis (7/8/2025).
Penghargaan diberikan dalam tiga kategori berdasarkan besaran pagu anggaran, yakni pagu di atas Rp100 miliar diraih Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Sekretariat Daerah.
Pagu Rp30–100 miliar diperoleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; Kecamatan Balikpapan Utara; serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan pagu di bawah Rp30 miliar yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, DPMPTSP, serta Disdukcapil.
Selain itu, sejumlah OPD juga diganjar predikat “terjaga” atas capaian integritas berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2024. Mereka adalah Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPBD.
Pengawasan kini tidak hanya dilakukan secara manual. Pemkot Balikpapan tengah mengakselerasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung akuntabilitas secara digital. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat layanan publik sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.
“Semua sistem sudah terintegrasi. Kami tidak hanya ingin transparan, tapi juga efisien,” kata Bagus.
Wakil Wali Kota juga menyoroti peran penting kepala OPD dalam mendorong leadership yang sadar risiko. Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada Inspektorat, tetapi pada sejauh mana setiap OPD menjadikan kontrol internal sebagai fondasi kerja.
Tahun 2024 mencatatkan capaian pengawasan yang menggembirakan. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat tercatat menurun signifikan. Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK juga menunjukkan tren positif. “Ini menunjukkan bahwa Balikpapan bukan hanya maju secara fisik, tapi juga dewasa dalam tata kelola,” ujarnya.
Pemkot Balikpapan meyakini, budaya pengawasan yang kuat akan berujung pada pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Ketika pengawasan menjadi budaya, bukan beban, maka pemerintah akan lebih dipercaya. Dan kepercayaan itu adalah modal sosial terbesar kita,” tutup Bagus.
