BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterbatasan pasokan bahan pangan lokal serta tingginya ketergantungan terhadap distribusi dari luar daerah dinilai menjadi persoalan mendasar yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program dan stabilitas harga pangan di pasaran.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, menjelaskan bahwa sebagian besar bahan pangan pendukung program MBG seperti telur, sayuran, daging, dan ayam masih harus didatangkan dari luar Balikpapan. Kondisi ini menjadikan rantai pasokan panjang dan biaya logistik tinggi.
“Rantai pasokan pangan di Balikpapan memang mahal. Telur, sayur, daging, bahkan ayam masih banyak kita impor dari luar daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga di pasar,” ujar Muhaimin saat evaluasi pelaksanaan MBG di Auditorium Balai Kota, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, fluktuasi harga bahan pokok menjadi tantangan dalam menjaga kestabilan biaya penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Setiap paket MBG memiliki standar gizi tertentu sesuai ketentuan pemerintah pusat, sehingga pengendalian harga menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas dan kontinuitas program.
Selain persoalan harga dan pasokan, Muhaimin juga menyoroti kendala teknis di lapangan. Salah satunya adalah meningkatnya beban kerja guru dan tenaga sekolah dalam mendukung distribusi makanan.
“Biasanya guru harus membantu mengumpulkan wadah makan anak-anak di sekolah. Ini menjadi tugas tambahan bagi mereka di tengah padatnya kegiatan belajar mengajar,” jelasnya.
Ia menambahkan, aspek distribusi dan penyimpanan makanan juga memerlukan perhatian khusus. Makanan yang datang terlalu awal harus disimpan di tempat khusus agar tetap higienis dan aman dikonsumsi.
“Kalau makanan tiba lebih cepat dan tidak disimpan dengan baik, bisa berisiko terpapar serangga atau menurun kualitasnya,” katanya.
Pemkot Balikpapan menargetkan perluasan cakupan program MBG hingga 50 persen pada tahun depan. Namun, Muhaimin mengingatkan bahwa peningkatan kebutuhan pangan secara masif bisa menimbulkan gejolak harga jika tidak diimbangi dengan penguatan produksi lokal.
“Sekarang baru 17 persen saja sudah terasa dampaknya. Kalau nanti 50 persen, kebutuhan pangan akan melonjak tajam, sementara sebagian besar pasokan masih impor. Ini bisa memicu inflasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, komoditas seperti cabai dan kangkung yang selama ini menjadi penyumbang inflasi daerah bisa terdampak langsung jika kebutuhan MBG meningkat tanpa dukungan suplai lokal yang kuat.
Muhaimin juga menilai, kebijakan nasional terkait harga paket MBG sebesar Rp12.000 per porsi perlu dievaluasi agar disesuaikan dengan kondisi geografis dan biaya logistik di daerah luar Jawa.
“Kalau di Pulau Jawa mungkin harga itu realistis, tapi di Balikpapan dengan ongkos distribusi yang tinggi, angka itu jadi tantangan besar,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Balikpapan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pangan untuk menjaga stabilitas harga bahan baku MBG dan mendorong pelaku usaha lokal ikut berpartisipasi sebagai penyedia layanan.
“Program MBG masih banyak tantangannya, tapi harus terus kita dorong. Semua pihak perlu bersinergi agar kebutuhan pangan bisa terpenuhi secara berkelanjutan di Balikpapan,” pungkas Muhaimin.
