BALIKPAPAN– Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional Satu Data Indonesia melalui penguatan sistem statistik sektoral. Komitmen ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Statistik Sektoral di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Kamis (12/6/2025)
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Balikpapan, yaitu Milona Dama Prianto dan R. Agus Setyawan, yang memberikan pemaparan seputar pentingnya validitas dan akurasi data dalam proses pembangunan daerah.
“Dalam dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan cepat, data tidak lagi sekadar angka, melainkan pondasi dari setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, validitas dan akurasi data menjadi hal yang sangat krusial,” tegas Muhaimin.
Ia menjelaskan bahwa statistik sektoral yakni data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya harus dikelola secara profesional dan terstandarisasi. Selama ini, menurutnya, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya melakukan pengisian data secara formalitas, bahkan sekadar menyalin data dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal, data yang tidak akurat dapat berakibat fatal bagi arah pembangunan daerah.
“Kesalahan data bisa menyesatkan proses pembangunan. Banyak pelaksanaan kegiatan yang keliru karena datanya tidak valid dan tidak akurat, yang akhirnya berpengaruh pada alokasi anggaran dan kebijakan yang diambil,” tambahnya.
Muhaimin menekankan pentingnya sinergi antar OPD, agar tidak ada lagi ego sektoral dalam pengelolaan data. Contohnya perlu satu persepsi bahwa data milik semua instansi adalah milik bersama, bukan hanya milik Bappeda, Dinas Pendidikan, atau bagian tertentu.
“Kita harus buang jauh-jauh pemikiran ini data saya, itu data OPD lain. Semua data adalah milik Pemerintah Kota. Ini bagian dari upaya kita menciptakan perencanaan yang tepat dan berkualitas,” ujarnya.
Kegiatan bimbingan teknis ini, lanjut Muhaimin, memiliki lima tujuan utama yakni meningkatkan pemahaman perangkat daerah tentang konsep dan ruang lingkup statistik sektoral sesuai standar nasional. Kedua, memperkuat kemampuan teknis OPD dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, hingga pendokumentasian data.
Serta, mendorong keseragaman metodologi dan metadata, agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan sebanding antar waktu maupun antar wilayah. Memperkuat koordinasi antar OPD sebagai produsen data agar lebih terintegrasi dan enjamin setiap kebijakan berbasis data (evidence-based policy), sehingga pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Muhaimin juga mengingatkan bahwa siapa pun yang membutuhkan data, baik untuk kepentingan perencanaan, penelitian, atau akademis, tidak perlu lagi mengakses ke masing-masing OPD. Seluruh data akan dikelola dan disajikan secara terintegrasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Era sekarang menuntut kolaborasi, keterbukaan, dan sinkronisasi yang baik antarinstansi. Data dari lapangan harus selaras dengan data di instansi,” tandasnya.
Ia menutup dengan harapan agar seluruh perangkat daerah dapat memahami pentingnya data yang akurat dan bekerja sama secara sinergis. “Mudah-mudahan, dengan kesamaan persepsi dan koordinasi yang optimal, kita bisa menghasilkan data yang menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan Balikpapan yang lebih baik,” pungkasnya.
