BALIKPAPAN — Program jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja ojek online (ojol) di Kota Balikpapan dipastikan telah berjalan dan mulai dirasakan manfaatnya oleh ribuan mitra pengemudi. Kepastian ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, saat ditemui di kantor DPRD pada Selasa (25/11/2025). Menurutnya, program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal yang memiliki risiko tinggi di jalanan.
Gasali menjelaskan bahwa sebagian besar program telah berjalan dan bahkan telah menjangkau jumlah peserta yang cukup signifikan. Namun, ia mengakui bahwa data terbaru mengenai capaian pasti jumlah penerima manfaat belum sepenuhnya diterima oleh pihaknya. “Totalnya kurang lebih sekitar 19 ribu sampai 20 ribu pekerja ojol. Tapi apakah itu sudah tercapai atau belum, datanya saya belum paham,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pendanaan program BPJS bagi pengemudi ojol ini bersumber dari Pemerintah Kota Balikpapan yang kemudian disinergikan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mekanisme ini dipilih agar keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada anggaran kota, tetapi juga mendapatkan penguatan dari provinsi. “Anggarannya dari Pemerintah Balikpapan, dan juga sinergi dengan provinsi. Program ini sudah berjalan,” tegasnya.
Komisi IV menilai bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada ketepatan dan keakuratan data. Oleh sebab itu, Gasali mendorong adanya sinkronisasi data secara berkala antara pemerintah kota, provinsi, BPJS, serta perusahaan penyedia layanan transportasi online. Hal ini penting agar penerima manfaat adalah mereka yang benar-benar aktif bekerja dan membutuhkan perlindungan.
Selain mengawal program, Gasali juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan keberpihakan kepada pekerja informal. Ia menegaskan bahwa pengemudi ojol adalah kelompok yang rentan terhadap kecelakaan saat bekerja dan sangat membutuhkan jaminan sosial. “Yang jelas sudah berjalan, dan ini perlu terus diperkuat ke depannya,” ujarnya.
Dengan adanya program BPJS ini, ribuan pekerja ojol di Balikpapan diharapkan dapat bekerja lebih aman dan tenang tanpa kekhawatiran terhadap risiko di lapangan. DPRD, kata Gasali, akan terus melakukan pengawasan agar program perlindungan sosial tersebut benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Gasali menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa sinergi antara pemerintah kota dan provinsi akan membuat cakupan penerima manfaat semakin luas. Ia berharap pendataan dapat diperkuat sehingga target sekitar 20 ribu peserta BPJS dari kalangan pekerja ojol dapat tercapai dan terverifikasi dengan baik. Program ini, menurutnya, menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial serta menunjukkan kehadiran negara di tengah pekerja sektor informal di Balikpapan.
