BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)menegaskan rencana penerapan wajib sekolah 13 tahun yang akan dimulai pada tahun 2027. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang hingga kini masih tergolong tinggi di kota tersebut.
Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan bahwa tahun 2027 akan menjadi momentum penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan. Program wajib belajar 13 tahun akan mencakup pendidikan dari PAUD hingga SMA dan mulai disosialisasikan secara masif kepada masyarakat pada tahun depan.
“Tahun 2027 itu sudah mulai kami terapkan. Anak-anak di Balikpapan wajib sekolah 13 tahun, dimulai dari pendidikan anak usia dini,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Irfan menjelaskan, kebijakan ini lahir dari keprihatinan terhadap masih tingginya jumlah ATS di Balikpapan. Berdasarkan data Disdikbud, jumlahnya mencapai 2.000 hingga 3.000 anak, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia 5–6 tahun.
“Masih banyak orang tua yang belum menyekolahkan anaknya sejak dini. Sebagian malah lebih fokus ke kursus calistung (membaca, menulis, berhitung), padahal itu bukan syarat masuk sekolah,” tegasnya.
Ia menilai, orientasi pada kemampuan calistung terlalu dini justru dapat menghambat perkembangan anak secara holistik. Pendidikan di usia emas, kata Irfan, seharusnya menekankan pembentukan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial.
“Yang utama bukan sekadar anak cepat membaca atau menulis, tapi bagaimana mereka bisa bersosialisasi, mengontrol emosi, dan berinteraksi dengan lingkungan,” jelasnya.
Untuk mendukung kebijakan ini, Disdikbud tengah menyiapkan regulasi, dukungan anggaran, serta kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga PAUD dan berbagai forum pendidikan seperti Forum Adiwiyata, yang berperan dalam pembentukan karakter dan kepedulian lingkungan di sekolah.
Irfan berharap, penerapan wajib belajar 13 tahun dapat menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas SDM Balikpapan sekaligus memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang setara.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak Balikpapan yang tertinggal dari pendidikan. Semua harus mendapat kesempatan yang sama sejak usia dini,” pungkasnya.
